Surabaya (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Hamid Awaludin meminta warga negara keturunan untuk mencatat dan melaporkan kepadanya, jika ada petugas Imigrasi yang masih menanyakan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI). "SBKRI itu sudah tak ada lagi. Karena itu, kalau ada yang meminta SBKRI di Imigrasi, tolong catat nama dan asal kantor Imigrasi, kemudian laporkan ke kami (MenkumHAM dan Kanwil Hukum dan HAM Jatim)," ujarnya di Surabaya, Selasa. Usai menyerahkan 36 SK Kewarganegaraan RI kepada warga keturunan asing di Jatim itu, ia menjelaskan, pihaknya hingga kini telah menyerahkan SK Kewarganegaraan terhadap 600 pemohon, baik di dalam maupun luar negeri. "Pemohon di luar negeri itu, orang Indonesia yang sudah lama di luar negeri hingga lima tahun dan tak melapor sampai kehilangan status kewarganegaraan sebagai WNI. Tapi hal itu akhirnya kita kabulkan sesuai dengan UU 12/2006," paparnya. Selain itu, pemohon untuk SK Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari ibu WNI, tapi mereka hidup di negara yang menganut "ius solli" yang membuat dia menjadi warga negara asing secara otomatis. "Untuk mereka, kami memperbolehkan kepada mereka untuk memiliki kewarganegaraan ganda dan permohonan itu pun sudah kami kabulkan. Mereka ada yang tinggal di Havana (Kuba), Afrika Selatan, dan sebagainya," ucapnya. Bagi pemohon dalam negeri, mereka yang melakukan perkawinan campuran juga telah dikabulkan. "Yang baru mengajukan, saya minta bersabar, karena yang usul ada ribuan tapi yang tandatangan cuma satu yaitu Hamid Awaludin," ucapnya. Menurut dia, pihaknya tidak akan menghambat orang yang mengajukan permohonan SK Kewarganegaraan, bahkan sebaliknya akan mempermudah. "Kalau ada yang menghambat, tolong dicatat dan laporkan ke saya atau Kakanwil DepkumHAM Jatim," tegasnya. Ke-36 SK Kewarganegaraan yang diserahkan MenkumHAM itu berasal dari ibu WNI, tapi ayahnya dari keturunan Jerman, Sudan, Belanda, AS, Taiwan, Singapura, Cina, Inggris, Swiss, India, Australia, dan Bangladesh. Acara penyerahan yang diiringi alunan lagu "Padamu Negeri" itu, dihadiri Murdaya Poo (anggota DPR RI), Chandra Srijaya (pengusaha keturunan Cina), dan HM Jos Soetomo (Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Jawa Timur).(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
