PBB (ANTARA News) - Kepala perunding PBB Martti Ahtisaari, kemarin, merekomendasikan kemerdekaan yang diawasi bagi Kosovo sebagai satu-satunya opsi untuk provinsi Serbia yang memisahkan diri itu, gagasan yang dipuji dengan segera oleh presiden Kosovo tapi ditolak oleh Beograd. "Kemerdekaan adalah satu-satunya opsi bagi Kosovo yang stabil secara politik dan dapat berjalan secara ekonomu," kata Ahtisaari dalam laporannya yang telah lama ditunggu mengenai status masa depan provinsi mayoritas etnik Albania di Serbia selatan itu. "Hanya di Kosovo yang merdeka lembaga demokratisnya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungjawab atas tindakan mereka," ia menambahkan. Pemimpin etnik Albania Kosovo memuji dengan segera rencana Ahtisaari itu tapi Serbia, yang menganggap Kosovo sebagia tempat kelahiran peradabannya, tetap dengan sengit menentangnya. Warga Albania Kosovo merupakan 90 persen dari penduduk provinsi itu yang berjumlah dua juta jiwa. PBB telah memerintah provinsi Serbia itu sejak 1999, setelah serangan pemboman NATO membantu mengusir pasukan Serbia yang melakukan tindakan keras brutal terhadap entik mayoritas Albania. Sebanyak 10.000 etnik Albania tewas dan ratusan ribu yang lain meninggalkan Kosovo selama konflik 1998-1999 itu. "Ini adalah hari bersejarah bagi Kosovo," kata Presiden Fatmir Sejdiu dalam satu pernyataan, dan menambahkan usulan kemerdekaan itu akan memecahkan masalah yang tidak terpecahkan yang terakhir tersisa di wilayah Balkan yang dicabik-perang itu. "Tiap bentuk kemerdekaan bagi Kosovo tidak dapat diterima bagi Serbia," Presiden Serbia Boris Tadic membalas dalam satu pernyataan setelah pembicaraan melalui telpon dengan Wakil Menlu AS Nicholas Burns. Tadic mengatakan Beograd siap untuk "terlibat secara konstruktif" dalam pembicaraan lagi mengenai status masa depan Kosovo. Rencana Ahtisaari itu akan diperdebatkan bulan depan oleh Dewan Keamanan, yang harus menyetujui status masa depan Kosovo, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
