Jakarta (ANTARA News) - PDI Perjuangan akan menyampaikan keberatan resmi atas program pengadaan notebook (Laptop) bagi 550 anggota DPR RI, sebuah program yang akhir-akhir ini dikritik banyak kalangan. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung akan mewakili partainya menyampaikan keberataan resmi itu Selasa siang ini kepada pimpinan Dewan di Senayan. "Tetapi pada prinsipnya, fraksi kami memang melarang anggotanya untuk menerima jatah laptop dari pihak Sekretariat Jenderal DPR yang merupakan inventaris Dewan. Sebab, Fraksi PDI Perjuangan di DPR memandang tidak begitu urgen pembagian laptop tersebut,? kata Tjahjo Kumolo yang juga merupakan salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan. Saat ini, lanjutnya, banyak anggota PDI Perjuangan sudah mempunyai laptop sendiri untuk menunjang kinerjanya, dan telah memiliki fasilitas lainnya yang dianggap cukup memadai. "Fraksi PDI Perjuangan juga minta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi, apakah benar harga laptop tersebut senilai Rp21 juta," tambah Tjahjo Kumolo. Kontroversi soal pengadaan laptop tersebut, menurut dia , juga telah mengundang perhatian serius kalangan DPP PDI Perjuangan, termasuk Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. "Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekjen juga telah melarang anggota fraksinya menerima jatah laptop tersebut. Dan keberatan resmi partai, akan disampaikan langsung Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada pimpinan Dewan," ujar Tjahjo Kumolo.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
