Jakarta (ANTARA News) - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang mendukung pemberian sanksi lebih luas kepada Iran oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui resolusi 1747. Ketua Harian Majelis Nasional KAHMI Dr Abdul Asri Harahap ketika dihubungi di Jakarta, Senin, menyebut pemerintah telah "menjilat ludah sendiri". "Berkali-kali pemerintah menyatakan mendukung program nuklir Iran untuk tujuan damai. Tetapi akhirnya justru mendukung pemberian sanksi pada Iran oleh DK PBB," katanya. Dengan mendukung resolusi 1747 yang memperluas sanksi bagi Iran, kata Harahap, berarti Indonesia telah menunjukkan sikap tidak percaya pada Iran sebagaimana yang ditunjukkan bangsa Barat, terutama Amerika Serikat (AS). "Masyarakat Islam internasional dan negara-negara Islam di dunia akan menilai Indonesia `mencla-mencle`, sebuah sikap yang jauh dari sikap keislaman," katanya. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan mendukung program nuklir damai yang dikembangkan Iran, kata Harahap, maka pemerintah harus memberi penjelasan seterang mungkin alasan mendukung resolusi DKB PBB tersebut. "Pemerintah harus memberi penjelasan seterang-terangnya. Komisi I DPR harus meminta penjelasan pemerintah menyangkut masalah ini," katanya. Dikatakannya, dengan mendukung pemberian sanksi bagi negara yang mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, maka Indonesia juga tidak bisa mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. "Hanya karena tidak dipercaya, Iran dilarang mengembangkan nuklir. Dengan alasan yang sama, AS dan sekutunya nanti juga bisa melarang Indonesia. Ujung-ujungnya, hanya AS dan sekutunya yang bisa mengembangkan nuklir," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
