Solo (ANTARA News) - Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menyatakan khawatir ada konspirasi dalam tender pengadaan kompor gas yang dilakukan dalam rangka konversi penggunaan minyak tanah ke gas. "Saya khawatir ada konspirasi dalam tender kompor gas. Koq tidak ada habis-habisnya tekanan kepada pemerintah," kata menteri di sela kunjungan kerja ke Kebumen dan Solo, Jawa Tengah, Senin pada 25-26 Maret antara lain meresmikan pasar Nusukan di Solo dan menghadiri seminar pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren dan UMKM. Suryadharma mengatakan, sebelumnya ia berkeinginan agar kompor itu mempunyai dua tungku, namun pengusaha meminta satu tungku. Bahkan sudah ada yang sudah menyiapkan kompor satu tungku padahal tendernya belum dilakukan. "Ini salah mereka, punya stok lalu menekan pemerintah. Jadi harusnya tender dulu baru stok. Jika tender sudah, lalu mereka punya stok dan pemerintah tidak bayar baru boleh tekan pemerintah," katanya. Selain itu, katanya, seharusnya pemerintah sebagai pembeli adalah raja sehingga seharusnya penjual menuruti selera pembeli. "Mereka mengatakan kami sudah mempunyai satu tungku kenapa pemerintah lakukan pengadaan dua tungku. Ini kan aneh," katanya. Namun akhirnya, kata Suryadharma, pemerintah memutuskan satu tungku. Mengenai proses tender, ia mengatakan, tender pertama gagal karena tidak satupun pengusaha yang memenuhi syarat administrasi. Soal harga, ia mengatakan, ditetapkan berdasarkan survei yakni Rp63.000 per unit kompor dengan dua tungku dan kemudian dibulatkan menjadi Pp65.000. Setelah ditambah selang dan regulator sebesar Rp35.000 dan pajak Rp10.000 maka diperoleh harga Rp110.000 per unit kompor. Namun karena tender pertama gagal akhirnya dilakukan tender kedua dan ada dua perusahaan yang memberikan harga yang ditetapkan yakni Rp107.000 dan Rp104.500 per unit. Ia juga heran mengapa tender kompor gas yang dilakukan oleh Pertamina juga gagal karena masalah yang sama yakni peserta tender tidak memenuhi syarata administrasi. "Kok bisa begini saya ingin KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) meneliti. Ini program pemerintah tidak boleh terhambat, apalagi kalau ada pihak yang ingin menghambat," katanya. Akhirnya, kata Suryadharma, dalam rapat yang dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla diambil keputusan penawaran langsung dengan harga Rp104.000 per unit kompor satu tungku. Penawaran langsung tersebut agar lebih banyak pengusaha yang terlibat sehingga banyak tenaga kerja yang terlibat. Selain itu pengusaha yang berminat dalam pengadaan kompor tersebut harus melibatkan UKM. Mengenai harga, katanya, merupakan hasil survei di tingkat eceran. "Sehingga kalau beli grosir langsung ke pabrik pasti harga lebih murah lagi," katanya. Suryadharma juga mengkhawatirkan ada pihak yang ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. "Cari untung wajar, tapi jangan terlalu besar," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
