Indonesia-Filipina bahas pembebasan sandera

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr di Manila untuk membahas upaya pembebasan anak buah kapal (ABK) Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Filipina selatan.

"Pertemuan dengan Menlu Yasay sangat penting artinya untuk melanjutkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera," kata Retno dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Jumat.

Pertemuan bilateral itu dilakukan sehari setelah Yasay dilantik pada Kamis (30/6). Menteri Luar Negeri Indonesia adalah tamu asing pertama yang melakukan pertemuan dengan Yasay setelah dia dilantik.

Menteri Luar Negeri Indonesia memastikan kerja sama baik yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filpina sebelumnya akan terus dilanjutkan dengan pemerintah baru Filipina.

Dia juga menyampaikan bahwa ada kesepahaman untuk mengintensifkan komunikasi di antara kedua menteri luar negeri guna membebaskan para sandera.

Mengenai tujuh ABK Indonesia yang kini masih disandera, Menlu Retno menekankan keselamatan mereka adalah prioritas utama dalam upaya pembebasan sandera.

Ia mengatakan penyanderaan ABK Indonesia oleh kelompok bersenjata yang terjadi untuk ketiga kalinya di Filipina selatan sama sekali tidak dapat ditolerir.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta agar Pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu.

Menanggapi hal tersebut, Menlu Yasay menegaskan adanya komitmen kuat dari pemerintahan Presiden Filipina yang baru, Rodrigo Duterte, untuk mengakhiri tindakan kriminal yang sering terjadi di Laut Sulu.

Ia memastikan pemerintah Filipina akan melakukan koordinasi yang baik dengan otoritas Indonesia dalam upaya tersebut.

Perairan Sulu sangat penting artinya bagi lalu lintas perdagangan batubara antara Indonesia dengan Filipina. Hampir 96 persen kebutuhan batubara Filipina selatan dipasok dari Indonesia.

Kedua Menteri Luar Negeri sepakat mendorong kerja sama konkret dalam pengamanan Laut Sulu, antara lain melalui penetapan "Sea Lane Corridor".

Kedua pihak juga sepakat bahwa kerja sama konkret dapat segera dilakukan mengingat sudah ada Perjanjian Patroli Perbatasan 1975; Hasil Pertemuan Trilateral Yogyakarta 5 Mei 2016; serta Pertemuan Menteri Pertahanan RI-Filipima di Manila pada 26 Juni 2016.