Jakarta (ANTARA News) - Situasi berbalik yang diambil delegasi RI dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dengan mengesankan ikut mendukung keputusan badan dunia itu menjatuhkan sanksi (tambahan) kepada Iran, terkait program pengembangan nuklirnya, menunjukkan sikap serta perilaku plin-plan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Hajriyanto Y Thohari, di Jakarta, Senin, menyatakan hal itu, menanggapi hasil voting atas pengesahan resolusi di DK PBB, Mingu (25/3), yang intinya memberikan sanksi baru kepada Iran. "Sikap pemerintah RI yang mendukung DK-PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran (terkait isu program nuklir) bukan hanya anakronistik, melainkan juga sulit dipahami nalar," tandas Hajriyanto. Politisi muda Partai Golkar ini bahkan menambahkan sikap ini merupakan sebuah inkonsistensi yang luar biasa parahnya. "Pasalnya, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) selama ini mengesankan Indonesia menolak (penambahan) sanksi kepada Iran. Pernyataan ini juga didukung pihak lain, dengan mengatakan Iran punya hak untuk mengembangkan mengembangkan program nuklir bagi kepentingan damai," ungkapnya. Tapi kini, lanjut Hajriyanto, RI jangankan membela Iran, malah berbalik ikut mendukung DK-PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada sesama negara berkembang tersebut. "Sungguh saya gagal memahami sikap pemerintah RI yang plin-plan ini. Jika memang sejak awal mau mendukung AS (dan sekutunya) yang terus memaksa DK-PBB untuk menjatuhkan sanksi pada Iran, mestinya pemerintah tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah menolak rencana DK-PBB menjatuhkan sanksi kepada Iran," tamabahnya. Karena itu, dia menyatakan sikap ini menujukkan jenis permainan politik yang aneh dan tidak lucu. "Sungguh tidak masuk akal, negara kita ikut-ikutan AS dan sekutu-sekutunya negara-negara Barat memojokkan Iran dan akan mengisolasi negeri itu dari pergaulan internasional. Betapa malunya kita ikut-ikutan mengepung Iran dan menjatuhkan sanksi kepada negeri itu," tukasnya. Terhadap hal ini, Hajriyanto minta Pemerintah RI harus mempertanggungjawabkan sikap inkosistennya yang sama sekali tidak mencerminkan politik luar negeri bebas aktif ini kepada rakyat. "Apa yang kau cari pemerintah Indonesia,? tanya Hajriyanto di akhir komentarnya yang benar-benar mengekspresikan nada-nada marah bercampur kecewa. (*)

Copyright © ANTARA 2007