Kenapa musti di Tokyo? Wong ikannya di Indonesia."Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pembangunan infrstruktur di Natuna, termasuk gudang pendingin (cold storage) agar menjadi sebagai pusat lelang ikan regional, kata Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli.
"Presiden menegaskan kembali harus ada kota perikanan yang bisa jadi contoh. Kita tiru aja yang paling baik di seluruh dunia agar ikan bisa dikumpulkan disitu, ada fasilitas cold storage, kalau perlu ada tempat lelang ikan nasional, seperti Tokyo Fish Market," ujarnya saat konferensi pers hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Rizal mengungkapkan tempat lelang ikan paling top di dunia itu, namanya Tsukiji Market atau Tokyo Fish Market, di mana lelang ikan secara terpadu terjadi di situ.
"Kenapa musti di Tokyo? Wong ikannya di Indonesia. Jadi, kita perlu bangun di Natuna, pusat lelang ikan regional supaya orang dari seluruh dunia bisa lelang di situ," katanya.
Rizal mengungkapkan pemerintah mesti mempercepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna karena selama ini kapasitas tangkap hanya sembilan persen (9%) dari total potensi ikan tangkap di wilayah itu.
"Jadi, ikannya banyak sekali, tapi kapasitas tangkap kita hanya 9%. Di masa lalu, kebanyakan kapal asing yang masuk dan nyolong di situ," katanya.
Untuk meningkatkan kapasitas tangkap ikan di Natuna, menurut Rizal, pihaknya tidak akan menggunakan rezim lama, yaitu membebaskan asing nangkap dan mencuri.
Ia mengatakan pihaknya akan mempercepat pengusaha nasional bidang tangkap ikan untuk beroperasi di wilayah Natuna.
Namun, Rizal mengakui bahwa saat ini di lapangan masih ada masalah bahwa kapal ikan nasional masih kesulitan perizinan karena ada dua kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan.
Dia mengatakan Kementerian Perhubungan membuat sertifikatnya dan KKP memberikan izin.
"Presiden meminta agar dua-duanya diintegrasikan agar secepat mungkin kapal yang di atas 30 GWT bisa diarahkan ke Natuna," katanya.
Selain itu, Presiden meminta kepada Menteri KKP agar nelayan tradisional yang punya kapal ikan di atas 30 GWT yang saat ini beroperasi di Laut Utara Jawa diberikan izin tangkap di Natuna.
"Selama ini mereka nggak pernah diberikan izin tangkap di Natuna, karena dikasih ke kapal berbendera asing atau kapal yang pura-pura berbendera Indonesia sebetulnya kapal asing," kata Rizal.
Menteri KKP juga diminta memberikan izin nelayan tradisional yang punya kapal di atas 30 ton itu bisa mencapai jarak jangkau 120 mil, diberikan izin untuk menangkap ikan di Kepulauan Natuna.
Dalam rapat terbatas dipimpin Presiden juga meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memfasilitasi perusahaan perikanan lokal dan nasional untuk difasilitasi bantuan modal kerja lewat bank BUMN dan diberikan kesempatan investasi agar kapasitas tangkap lokal dan nasional semakin besar.
"Kita ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menagnkap di Natuna, diberikan kesempatan, difasilitasi kredit, supaya kapasitas tangkap yang hanya 9% bisa ditingkatkan dalam waktu singkat," demikian Rizal Ramli.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
