Jakarta (ANTARA News) - Kalangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan Departemen Luar Negeri (Deplu) memberi target kepada para Duta Besar (Dubes) RI. "Sebaiknya, ada tambahan parameter untuk menilai kinerja para Dubes, khususnya yang bertugas di negara potensial. Mereka, agar diberi target tertentu, dan Kadin akan bantu untuk siapkan target itu," kata Ketua Umum Kadin, M.S. Hidayat, dalam dialog Kadin bersama Menteri Luar Negeri. Hassan Wirajuda. di Jakarta, Minggu malam. Acara bertajuk "Kebijakan Deplu dalam Rangka Peningkatan Perdagangan dan Investasi" yang merupakan rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) itu juga dihadiri pembicara lain. yaitu Menteri Perdagangan. Mari E. Pangestu. Hidayat juga mengusulkan. agar jabatan Dubes tidak selalu dari diplomat karier. tetapi juga dari kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dunia swasta nasional. "Jadi, Dubes diberi target, seperti yang dilakukan pemerintah Singapura kepada para Dubesnya. Mereka harus `achievement oriented`. Menteri luar negeri Singapura pun, sebelumnya menjabat menteri perdagangan. Hal itu mungkin karena di sana politiknya adalah ekonomi," kata Hidayat. Dia menilai, iklim bisnis di Indonesia belum kondusif, karena itu pejabat harus bisa menjadi "salesperson" demi kepentingan negara. Sementara itu, Hassan Wirajuda saat memberi tanggapan, mengemukakan bahwa jajaran pemerintah, khususnya Deplu, "berbenah diri", yaitu dengan membentuk budaya kerja (corporate culture). "Kami ingin pastikan Deplu bersama perwakilan di luar negeri memberikan pelayanan publik secara cepat, mudah dan murah. Diplomat kita pun akan selalu berpihak pada badan hukum maupun perseorangan kita di luar negeri," katanya. Menurut Wirajuda, para Dubes yang akan bertugas di luar negeri selalu dibekali "ilmu pemasaran" untuk mempromosikan RI. "Kami tekankan keberadaan perwakilan RI berasal dari uang rakyat, karena itu mereka harus bisa mengembalikan dengan membantu datangnya devisa. Dubes pun hanya boleh berkunjung pulang kalau membawa pengusaha luar negeri, itu pun jumlahnya harus signifikan," kata Wirajuda. Di sisi lain, dia mengemukakan semua pihak di Indonesia harus lebih bersatu untuk mendatangkan investasi maupun ekspor. Wirajuda menyebut hal itu sebagai "total football". Wirajuda mencontohkan, presiden melakukan kunjungan ke negara-negara Arab dan bertemu dengan Raja dan Emir yang ternyata sangat ingin membantu RI dan dana bukan masalah. "Diputuskan tiga bulan lagi dilakukan pertemuan tingkat menteri untuk menindaklanjuti. Persoalannya, pada tingkat menteri ternyata susah untuk menindaklanjuti. Saya kasihan kepada Dubes, dia datang dan bilang `apa yang mau saya sampaikan ke sana kalau proposalnya tidak ada`. Jadi, beri kami `amunisi`, karena niat Deplu adalah menjalin kedekatan politis dulu, setelah itu barulah kedekatan ekonomi," katanya. Ketika menjawab pertanyaan dari seorang peserta Rapimnas tentang hubungan bisnis dengan Taiwan, Wirajuda mengemukakan, hubungan ekonomi, dagang, investasi tidak ada masalah, asalkan tidak masuk wilayah politik. "Misalnya, ada satu daerah kita yang buka perwakilan di sana, itu sudah menjadi hal politik, dan tentu menjadi masalah dengan China," katanya. Dalam acara tersebut, Menlu juga mendengarkan keluhan para anggota Kadin, antara lain tentang perwakilan RI yang dianggap kurang peduli, jika ada kegiatan pameran yang diselenggarakan pengusaha RI di tempat mereka bertugas. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
