Jakarta (ANTARA News) - Salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste Jacinto Alves berharap siapapun presiden Timor Leste pasca-pemilihan presiden 2007, KKP hendaknya tetap bertugas menangani penyelesaian masalah seputar peristiwa jajak pendapat 1999. "KKP saya harap terus berjalan seperti biasa siapapun presidennya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu sore, ketika menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan politik di Timor Leste pasca-pemilu. Sekalipun tidak dapat memberikan jaminan tidak terjadi perubahan sikap politik Timor Leste pasca-pemilihan presiden namun Jacinto mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan kenapa Timor Leste harus mempertahankan KKP. "Ada beberapa pengalaman masa lalu, dimana penyelesaian masalah secara konfrontasi tidak memberikan keuntungan apapun bagi Timor Leste," katanya. Dia menyatakan bagaimana Timor Leste tidak dapat apapun jika negara tetangganya di kawasan --Indonesia dan Australia-- mengucilkan negara muda itu. "Menjadi sahabat (negara) tetangga adalah pilihan yang lebih baik," katanya. Lagi pula, lanjut dia, tidak ada jaminan bahwa penyelesaian secara hukum formal (pengadilan) dapat menyelesaikan permasalahan yang tersisa antara Indonesia dan Timor Leste sebelum dan sesudah jajak pendapat 1999. "Sudah pernah dicoba dengan pengadilan HAM berat dan tidak terselesaikan, masalah bertumpuk tanpa penyelesaian," katanya. Dia juga mempertanyakan berapa banyak kasus yang dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam satu tahunnya mengingat banyaknya kasus yang terjadi. "Saya lihat proses rekonsiliasi yang dilakukan KKP lebih membantu dari pada pengadilan," katanya. Ketika ditanya pendapatnya mengenai sejumlah pihak di Timor Leste yang menolak KKP, Jacinto mengatakan bahwa dia pernah mengalami pengalaman serupa ketika duduk menjadi salah satu komisoner dalam CAVR --Commisao de Acqhimento Verdade e Reconsiliacao-- atau Komisi Rekonsiliasi dan Pencari Fakta. "Mula-mula orang-orang juga menolak CAVR namun kemudian hasil kerja CAVR dapat diterima semua pihak, saya harap KKP juga akan demikian," ujarnya. Timor Leste akan menggelar pemilu pafa 9 April 2007, untuk mencegah berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan satuan TNI meningkatkan patroli perbatasan dan menutup pintu perbatasan NTT-Timor Leste sejak 26 Februari 2007. Kini, menjelang pemilu ekskalasi politik meningkat dan sangat mungkin terjadi eksodus warga Timor Leste yang hendak mencari perlindungan di wilayah NTT.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007