Anggota DPR: jangan pandang remeh distribusi sembako

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menginginkan distribusi bahan pangan khususnya sembako jangan sampai dipandang remeh sehingga peran negara perlu segera diperkuat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Agar pemerintah tidak memandang remeh proses distribusi sembako hingga tangan masyarakat yang menjadi konsumen," kata Herman Khaeron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mencontohkan untuk komoditas beras, ada 28 provinsi yang tergantung kepada enam provinsi sebagai produsen, sedangkan untuk daging sebanyak 60 persen konsumsi ada di pulau Jawa.

Politisi Partai Demokrat juga menegaskan perlunya penguatan institusi bidang sembako yang sudah ada selama ini. Namun sayangnya belakangan ini institusi tersebut seolah-olah tidak difungsikan sebagai sarana stabilisasi harga sembako.

"Perkuat institusi yang ada. Jangan sampai Bulog dijadikan pemadam kebakaran dan tidak mampu melakukan tindakan preventif," katanya.

Herman menginginkan keinginan Presiden Joko Widodo dalam mengembalikan Bulog ke khittahnya jangan sampai kalah dengan pengaruh kuat kartel di lapangan.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR Ade Komarudin mendesak pemerintah untuk merevitalisasi Perum Bulog sebagai badan pengendali harga dan cadangan pangan nasional sehingga tidak selalu terulang kenaikan harga bahan pangan.

"Saya sudah kerap diskusikan untuk mewacanakan kembali revitalisasi Perum Bulog sebagai pengendali harga dan cadangan pangan nasional," kata Ketua DPR saat sidak di Pasar Tradisional Tambun, Bekasi, Senin (6/6).

Menurut Ade Komarudin, salah satu penyebab terjadinya lonjakan harga pangan karena menyusutnya peran negara dalam mengendalikan stok pangan nasional, khususnya direduksinya peran Perum Bulog.

Sebelumnya, pengamat politik ekonomi Ichsanudin Noorsy mengusulkan agar pemerintah memposisikan Badan Urusan Logistik (Bulog) seperti peran Bank Indonesia untuk menjaga stabilisasi harga bahan pangan.

"Agar Bulog dapat diberdayakan menjadi penjaga stabilitas harga bahan pangan, maka lembaga terkait harus memiliki sikap yang sama, terutama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia," kata Ichsanudin Noorsy di Jakarta, Kamis (2/6/2016).