Kupang (ANTARA News) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Piet Alexander Tallo, SH, mengatakan, pintu perbatasan NTT dengan Timor Timur (Timtim) masih harus ditutup guna menghindari tudingan negatif jika terjadi gejolak politik di Timtim. "Tutup saja agar tidak jadi kambing hitam kalau Timtim bergejolak," kata Gubernur kepada wartawan di Kupang, Sabtu, ketika dimintai tanggapan soal kebijakan Pemerintah Indonesia untuk tetap menutup pintu lintas batas NTT-Timtim hingga kini. Satuan TNI yang menjaga perbatasan NTT-Timtim menutup pintu lintas batas sejak 26 Februari 2007, menyusul aksi perampasan senjata di pos Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) Unit Patroli Perbatasan atau Border Patrol Unit (BPU) di Salele, Distrik Kovalima, akhir Februari lalu. Insiden itu dilakukan kelompok pemberontak di Timtim pimpinan Mayor Alfredo Reinado. Ia memimpin pemberontakan sejak dipecat dari kesatuan Angkatan Bersenjata Timtim (FDTL), 22 Mei 2006. Pasca insiden perampasan senjata itu, aparat keamanan Timtim menginformasikan rencana aksi serupa yang hendak dilaksanakan di tapal batas Batugade, Balibo, Distrik Bobonaro, Timtim, kepada aparat TNI di tapal batas Mota`ain, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. TNI kemudian menutup pintu lintas batas dari dan ke negara kecil itu sejak Senin (26/2) lalu hingga saat ini, kecuali bagi WNI yang hendak meninggalkan Timtim melalui jalur darat. Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti, Kolonel Inf Arief Rachman, MBA, mengatakan pihaknya akan membuka pintu perbatasan jika telah diperintahkan komando atas. "Sepanjang belum ada perintah dari komando atas ya...masih seperti ini. Pintu perbatasan ditutup juga karena perintah Jakarta," ujarnya. Gubernur NTT mengatakan kebijakan pemerintah pusat untuk tetap menutup pintu perbatasan negara itu bukan didasarkan pada permintaan Pemerintah Timtim, melainkan kebijakan negara terkait ancaman kedaulatan NKRI. Karena itu, permintaan Pemerintah Timtim untuk membuka pintu perbatasan yang diajukan sejak 1 Maret lalu, agar kebutuhan rakyat Timtim yang sebagian besar dipasok dari wilayah NTT melalui perdagangan lintas negara dapat terpenuhi, tidak harus ditanggapi. Pemerintah Timtim menilai penutupan lintas batas NTT-Timtim itu sangat besar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan rakyat Timtim yang pada umumnya hanya berpenghasilan satu dolar AS per hari. "Rakyat Timtim pun sangat bergantung pada pasokan sembilan bahan pokok dari Indonesia, terutama dari wilayah NTT melalui jalur darat," kata Konsulat Republik Demokratik Timor Timur (RDTT) di Kupang, NTT, Caetano de Sousa Guterres, SH. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok yang dipasok dari negara lain relatif mahal. Beras dalam kemasan 50 kilogram/karung dijual dengan harga 40 dolar AS perkarung. "Apa yang terjadi di Timtim bukan tanggungjawab pemerintah Indonesia. Itu persoalan internal di negara itu dan jika pintu perbatasan masih perlu ditutup berarti pemerintah pusat masih mempertimbangkan ancaman kedaulatan NKRI," ujar Tallo. Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan gejolak politik di Timtim menjelang pemilihan umum (Pemilu), 9 April mendatang. Kini pesta demokrasi di negara itu sudah memasuki tahapan kampanye.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
