Anggota DPR: Indonesia harus punya kedaulatan siber

Lalu dia akan melakukan seperti informasi yang dia dapatkan, termasuk yang radikal"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo mengatakan Indonesia harus mempunyai kedaulatan siber agar bisa mengontrol arus informasi, termasuk paham radikal, dengan standar negara demokratis namun mengutamakan kepentingan nasional.

"Intinya harus memiliki kedaulatan siber terlebih dulu," kata anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) itu di Jakarta, Jumat.

Setelah kedaulatan siber bisa ditegakkan, lanjut Arief, berbagai konten digital/elektronik yang membahayakan negara akan dapat diatasi dengan langkah preventif.

Dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Surabaya Yuli Candrasari mengatakan kedaulatan siber penting untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif internet, terutama penggunaan media sosial yang saat ini banyak dimanfaatkan untuk propaganda paham radikalisme dan terorisme.

"Semua paham pada dasarnya bisa disebarkan dengan mudah melalui media sosial karena karakteristik internet yang mampu menjangkau banyak orang tanpa terkendala geografis," kata Yuli.

Terkait propaganda radikalisme di dunia maya, Yuli mengakui memang sangat mungkin propaganda itu memengaruhi netizen, terutama mereka yang sudah memiliki kecenderungan.

Biasanya, kata dia, individu mengakses internet dan browsing informasi yang sesuai dengan pikiran dan keinginannya. Jika hasil browsing di internet itu sama dengan pemikirannya maka akan memperkuat anggapannya bahwa paham itu benar.

"Lalu dia akan melakukan seperti informasi yang dia dapatkan, termasuk yang radikal," kata Yuli.

Menurut Yuli, informasi yang didapatkan di internet memang tidak bisa menggantikan tokoh agama, tapi bila informasi di internet itu sudah diakses oleh banyak netizen dan mereka setuju dengan pemikiran tersebut maka orang yang mengakses itu menjadi semakin yakin bahwa paham itu benar.

"Apalagi jika banyak netizen yang mendiskusikannya di dunia maya sebagai ruang publik maka paham tersebut semakin dipersepsikan benar," katanya.