Presiden minta kembangkan ekonomi wilayah Natuna

Ranai, (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta pengembangan ekonomi di wiyalah Kepulauan Natuna dan sekitarnya terutama perikanan serta minyak dan gas.

"Perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadikan prioritas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenai hasil Rapat Terbatas di KRI Imam Bonjol saat berlayar di laut Cina Selatan, Kamis.

Retno juga mengatakan mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara.

Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar, wilayah darat dan juga lautnya besar dan dua pertiga dari wilayah Republik ini terdiri dari air atau laut.

"Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi (memperhatikan) pada perkembangan wilayah terluar, dan kali ini perhatian presiden ada di pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar di Indonesia," kata Retno.

Menlu mengungkapkan, dalam Ratas yang diadakan di tengah laut, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan, yakni pengembangan perikanan dan migas di Natuna.

"Dari Pak Menteri ESDM (Sudirman Said) diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, 5 blok sudah berproduksi dan 11 sedang bereksploitasi," katanya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiati, ungkap Retno, menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu.

Sedangkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, lanjut Retno, menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya.

"Jadi itulah yang dibahas dalam ratas tadi dan arahan-arahan presiden mengenai pengembangan ekonomi di wilayah Natuna dan sekitarnya," katanya.

Rapat terbatas ini diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.