“Saya apresiasi saja, ya. Cuma, harus ditelusuri anggaran itu dari mana,” kata Lulung, panggilan Lunggana, di kompleks DPRD, Rabu (22/6) malam.
Hal yang perlu ditelusuri dari dana tersebut antara lain adalah siapa yang memberikan dan berapa bantuan yang diberikan untuk para relawan, terutama bila terindikasi berkaitan dengan masalah seperti reklamasi.
Sebelumnya, beberapa mantan relawan Teman Ahok membeberkan ada praktik manipulasi adalam mengumpulkan KTP dukungan, antara lain dengan membeli dari oknum kelurahan dan toko pulsa ponsel.
Mantan relawan mengaku penanggung jawab dibayar sebesar RP 500.000 setiap 140 KTP yang terkumpul atau sekitar Rp 2 juta per minggu.
Sementara itu, untuk jabatan koordinator pos dibayar sekitar Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
Mereka juga berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan satu juta KTP selama setahun berkisar Rp 12 miliar, bukan Rp 2,5 miliar seperti yang disebut oleh Teman Ahok.
Teman Ahok dalam konferensi pers terpisah menyangkal tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah.
“Kami bisa pastikan ini adalah karangan belaka untuk menjatuhkan Teman Ahok, dan menghilangkan harga satu juta KTP yang sudah terkumpul," kata juru bicara Amalia Ayuningtyas.
Teman Ahok menduga tuduhan tersebut bisa jadi merupakan pancingan bagi Teman Ahok untuk mengeluarkan detail laporan keuangan dan menjadi celah serangan berikutnya.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
