Ini perlu dibuat, dalam bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan lainnya untuk dikirim ke kedutaaan-kedutaan kita. Mereka merasa bahan yang bisa mereka pakai untuk dikomunikasikan dengan dunia usaha di negara mereka tinggal, minim,"Jakarta (ANTARA News) - Kelompok Kerja (Pokja) Paket Kebijakan Ekonomi mulai bekerja secara fokus terhadap penanganan berbagai persoalan investasi untuk memperbaiki proses kemudahan berusaha di Indonesia.
Hal tersebut menjadi hasil pembahasan dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan paket kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa.
Fokus pertama akan dilakukan Pokja I yang bertugas melaksanakan kampanye dan diseminasi untuk membuat dan menyebarluaskan konten paket deregulasi ke dalam beberapa versi bahasa.
Darmin menjelaskan materi berbahasa asing ini bisa menjadi bahan bagi kedutaan besar Indonesia di luar negeri ketika bertemu dengan para pengusaha di negara tempat mereka bertugas.
"Ini perlu dibuat, dalam bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan lainnya untuk dikirim ke kedutaaan-kedutaan kita. Mereka merasa bahan yang bisa mereka pakai untuk dikomunikasikan dengan dunia usaha di negara mereka tinggal, minim," kata Darmin.
Ia menambahkan bahan paket deregulasi ini juga dibutuhkan untuk mengakomodasi para pemangku kepentingan di luar negeri dan memberikan informasi secara mendetail mengenai proses perizinan usaha di Indonesia.
Selain itu, bahan informasi berbahasa asing ini nantinya ikut diberikan kepada para duta besar negara sahabat yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia untuk mempermudah sosialisasi.
Fokus selanjutnya kepada Pokja IV yang menangani kasus sengketa, dan Darmin meminta agar segera dilakukan penyisiran terhadap kasus-kasus atau pengaduan yang masuk.
"Selain menyisir hanya pada kasus-kasus besar, kita juga harus tangani kasus yang lebih kecil tapi memiliki pengaruh besar," ujar Darmin.
Pokja IV menyatakan siap bekerjasama dengan kalangan asosiasi seperti Kadin, agar tidak kewalahan menghadapi pengaduan yang masuk dan bisa membantu proses mediasi.
Untuk mengatasi masalah pembatalan 3.143 peraturan di tingkat daerah yang dinilai mengganggu dunia usaha, Darmin mengajak Kementerian Dalam Negeri bekerja sama menyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).
Menurut dia, apabila pemerintah pusat sudah menyusun NSPK, pemerintah daerah akan memiliki panduan yang jelas mengenai penyusunan peraturan daerah terkait investasi.
"Itu akan memformat bagaimana perda itu keluar," kata Darmin.
Dalam menyambut ide mengenai penerjemahan paket deregulasi, Kepala BPKM Franky Sibarani mengatakan pihaknya sedang menerjemahkan materi DNI (Daftar Negatif Investasi) ke dalam beberapa bahasa asing seperti Korea, Inggris, Tiongkok dan Jepang.
"Dari semua paket kebijakan, yang paling ditunggu investor adalah DNI. BKPM akan mengambil alih penerjemahan paket tentang DNI ini," kata Franky.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
