Washington (ANTARA News) - Menlu AS Condoleezza Rice akan membicarakan dengan timpalannya dari Indonesia mengenai sanksi baru PBB terhadap Iran karena program nuklirnya, kata Deplu AS Kamis. Jurubicara deplu Sean McCormack mengatakan Rice akan membicarakan dengan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda mengenai rancangan sanksi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh kelima anggota tetap Dewan dan sekarang sedang dipelajari oleh 10 anggota tidak tetapnya. Pembicaraan itu akan merupakan yang ketiga kali sejak AS membahas masalah tersebut Senin dengan Indonesia, menyusul panggilan telpon dari Presiden George W. Bush pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan panggilan telpon lainnya antara Rice dan Wirajuda. Indonesia, Qatar dan Afrika Selatan telah mengusukan perubahan atas (naskah) sanksi itu, yang akan melarang Teheran mengimpor senjata, menyerukan sanksi perdagangan sukarela, memperpanjang daftar pejabat dan perusahaan yang ditargetkan untuk dikenai pembatasan perjalanan dan keuangan. "Pembicaraan itu tidak akan terbatas pada pembicaraan mengenai resolusi Dewan Keamanan, tapi saya kira (pembicaraan) itu akan meluas," kata MCCormack sebelum pertemuan, seperti dikutip AFP. Indonesia dan Qatar telah mengusulkan perubahan naskah resolusi yang ada dengan satu paragraf yang menimbulkan tujuan "Timur Tengah bebas dari senjata pemusnah massal dan semua rudal karena penerimaan mereka" pada Perjanjian Non-proliferasi nuklir. Sementara anggota tetap Dewan Keamanan memberi kesan perubahan itu mungkin, mereka menolak usulan Afrika Selatan bagi penangguhan selama 90 hari sanksi PBB itu untuk memungkinkan pembicaraan politik dengan Teheran. Dewan Keamanan minta agar Teheran menghentikan program pengayaan uraniumnya, yang kekuatan Barat anggap sebagai bagian dari desakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Iran membela program nuklirnya yang ditujukan untuk penggunaan damai.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
