Darmin: skema keberlangsungan BPDP sawit disiapkan

Kita sepakat melakukan studi skema sustainabilitas tersebut. Kita perlu memperhatikan kredibilitas sistem, perlu analisis yang lebih transparan untuk menunjukkan akuntabilitas,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan studi skema keberlangsungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sedang disiapkan untuk menjaga harga sawit dan mendorong implementasi program bioenergi di Indonesia.

"Kita sepakat melakukan studi skema sustainabilitas tersebut. Kita perlu memperhatikan kredibilitas sistem, perlu analisis yang lebih transparan untuk menunjukkan akuntabilitas," kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi kebijakan kelapa sawit dan biodiesel di Jakarta, Kamis.

Rapat koordinasi ini juga membahas evaluasi satu tahun BPDP Sawit serta pembahasan tata kelola rapat komite pengarah.

Dalam rapat tersebut, Darmin memberikan apresiasi atas pencapaian BPDP Kelapa Sawit yang telah menerapkan program pemanfaatan biodiesel B20 untuk mengurangi beban energi fosil, dengan keterbatasan yang ada.

"Pencapaian itu sudah lebih baik dengan segala kekurangan maupun keterbatasan yang ada," katanya.

Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi menambahkan pentingnya dukungan pemerintah untuk mendukung skema peremajaan perkebunan rakyat yang merupakan bagian dari kreativitas petani.

Lebih lanjut, menurut dia, BPDP Kelapa Sawit telah memiliki kontribusi dalam bidang riset dan penelitian yang berdampak pada keberlangsungan industri serta peningkatan kesejahteraan maupun kapasitas para petani.

"Kami memfasilitasi 5.000 petani untuk mengikuti pelatihan dengan berbagai topik untuk peningkatan kapasitas mereka. Selain itu, kami juga telah memberikan beasiswa kursus sawit untuk sekitar 700 siswa dan mahasiswa," kata Bayu.

Bayu menambahkan sekitar 400 siswa dan mahasiswa tersebut merupakan anak petani yang nantinya disiapkan menjadi pengelola kebun ataupun koperasi di perkebunan masing-masing.

Selain itu, BPDP Kelapa Sawit juga menerima status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari sisi teknologi, BPDP Kelapa Sawit juga telah meluncurkan layanan pembayaran elektronik (e-payment) untuk pungutan dana perkebunan.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan dalam bidang sawit seperti industri, petani, asosiasi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga semakin kuat.

Bayu meyakinkan BPDP Kelapa Sawit akan terus melakukan pembenahan dan menyempurnakan sistem, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), proses bisnis dan lain sebagainya.