Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno, meminta bahwa pengadaan laptop sebanyak 550 untuk anggota DPR sebaiknya ditinjau ulang, dan anggaran yang disediakan dialihkan untuk kebutuhan prioritas lainnya. "Saya gak pakai laptop," katanya di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Kamis, berkaitan dengan kontroversi pengadaan laptop untuk anggota DPR. Mbah Tardjo, demikian nama panggilan Soetardjo, mengingatkan, agar anggota DPR tidak ikut-ikutan dengan anggota parlemen di luar negeri. Mengenai proses pengadaan laptop itu, Mbah tardjo yang politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak tahu-menahu siapa yang mengusulkan, dan akan segera mengembalikan, bila mendapatkannya. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Zulkifli Hasan, mengemukakan, laptop bukan kebutuhan yang mendesak, apalagi di setiap ruang kerja DPR terdapat perangkat komputer yang bisa mengakses Internet. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR, Priyo Budi Santoso, mengaku belum tahu jikakalau setiap anggota DPR akan dibekali laptop. "Kalau laptop sebenarnya saya sudah punya," katanya. Secara terpisah, Sekjen DPR, Faisal Djamal, menjelaskan bahwa pengadaan laptop bagi 550 anggota DPR semata-mata untuk merealisasikan kesepakatan rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Setjen sebagai sistem pendukung tidak bisa menolak, apabila hal itu sudah diputuskan dalam rapat di BURT DPR. "Ini bukan kewenangan Sekjen. Kita menampung semua keinginan anggota dewan, meski kita sadari tidak seluruhya anggota dewan yang menguasai teknologi ini, atau bahkan tidak setuju," katanya. Sesuai anggaran yang disetujui BURT, laptop untuk anggota DPR tersebut senilai sekira Rp21 juta per unit dengan total anggaran mencapai Rp12,1 miliar. Anggaran tersebut sudah masuk DIPA 2007, dan disetujui pemerintah dengan spesifikasi lebar layar laptop 10 hingga 11 inci. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
