Pangkalpinang (ANTARA News) - Negara diperkirakan menderita kerugian ratusan milyar hingga triliunan rupiah akibat kebocoran atau penyelewengan dalam penyaluran minyak tanah bersubsidi.Dari total subsidi BBM 2007 yang sebesar Rp64 triliun, kemungkinan terjadinya kebocoran bisa mencapai Rp1 triliun, yang dinikmati oleh orang yang tidak berhak dengan cara pengoplosan, penyelundupan, maupun disalahgunakan untuk industri, kata Kepala Badan Pengatur Hilir Migas RI Tubagus Haryono di Pangkalpinang, Kamis."Selama disparitas harga antara minyak subsidi dengan non subsidi masih tinggi, pengalokasian BBM bersubsidi untuk industri akan terus terjadi hingga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar," katanya. Ia mencontohkan, saat ini ada pengusaha yang kasusnya tengah disidik aparat kejaksaan akibat melakukan pengoplosan minyak tanah bersubsidi dengan solar. Dari satu titik tempat usahanya saja perhari kerugian mencapai Rp300 juta, belum pengoblosannya yang dilakukan ditempat lain. Tubagus enggan menyebut pengusaha ataupun perusahaannya dengan alasan kasusnya tengah disidik. Modusnya dengan menimbun minyak bersubsidi dari pangkalan yang harusnya didistribusikan ke warga masyarakat. Kasus pengoplosan yang dilakukan pengusaha itu terjadi di Jakarta dan Jawa Barat, dan kasus serupa disinyalir juga terjadi dikota besar lainnya. "Kalau untuk Jakarta dan Jawa Barat, penggunaan minyak tanah bersubsidi kan sangat besar sekali, melebihi pulau Sumatera," ujarnya. Dalam mengatasi kasus penyimpangan penyaluran minyak bersubsidi, sekarang sudah dibentuk tim kordinasi pengawasan BBM dengan tim pengarah yang diketuai Menko polkam, wakil Mentri ESDM dengan anggota Kapolri, Mendagri, serta Kajagung. "Kita juga sudah minta pangkalan yang nakal sebagai entry point penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi agar ditutup," ujarnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
