Pemerintah tunggu persetujuan DPR cabut subdisi listrik dan solar

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih menunggu keputusan DPR terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar serta pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 Va pada tahun ini.

"Karena kan DPR itu mempunyai hak budget melalui komisi yang bersangkutan tentu punya kewenangan untuk memutuskan dan itu sudah diputuskan jadi kita hanya menunggu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pemerintah kembali mengajukan pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 Va dalam RAPBN-P 2016.

Penghematan anggaran dari kebijakan tersebut akan dialokasikan untuk bantuan sosial lain ke masyarakat miskin atau ke sektor-sektor produktif.

"Jadi kemarin Komisi VII sudah menyimpulkan, yang akan diajukan ke banggar itu ICP-nya 45 dolar AS per barel, liftingnya 820 ribu barel per hari, kemudian subsidi listrik Rp38 triliun dengan catatan tidak ada kenaikan TDL tahun ini dan tidak ada perpindahan dari 900 Kva untuk subsidi, itu catatan yang kita terima dan kita tunggu nanti di Banggar keputusannya bagaimana," katanya.

Sementara untuk solar, kata dia, disepakati dalam rapat dengan Komisi VII untuk diajukan ke Banggar dengan subsidinya sebesar Rp500 per liter.

"Dan menurut hitungan Pertamina subsidi Rp500 itu memungkinkan untuk menjaga supaya harga solar ke depan bahkan sampai akhir tahun diperkirakan tidak naik," katanya.

Prediksi harga solar tidak naik, kata Sudirman, juga belum tentu berarti turun bahkan bisa jadi akan tetap.

Terkait listrik, target pemerintah untuk mencabut subsidi terhadap pengguna 900 Va pihaknya telah rampung memverifikasi data.

"Kalau dari kita (Kementerian ESDM) sudah selesai memverifikasi data, persoalannya kan dari pengguna 900 Va itu tidak semuanya juga dikategorikan sebagai masyarakat miskin, jadi itu yang akan diselesaikan," katanya.