KY harap RUU Jabatan Hakim atur kewenangan eksekutorial

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Yudisial berharap Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang kini tengah dibahas di DPR RI mengatur kewenangan eksekutorial bagi Komisi Yudisial sebagai salah satu jalan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

"Perlu ada kewenangan eksekutorial bagi KY. Selama ini putusan KY hanya bersifat rekomendasi usul penjatuhan sanksi," jelas juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pejabat Mahkamah Agung atas dugaan jual beli perkara. KPK juga melakukan tangkap tangan salah satu oknum Ketua Pengadilan Negeri, hakim dan panitera di Bengkulu.

Hal ini disebut-sebut menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Farid mengatakan selama ini KY hanya dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi bagi oknum hakim nakal, sedangkan pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA).

"Teknis yudisial ini yang sering jadi bunker penghalang bagi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan KY," ujar Farid.

Dia mengatakan di dalam pembahasan RUU JH di DPR ada keselarasan antara KY dan harapan publik terkait penguatan kewenangan pengawasan hakim eksternal oleh KY dengan memberikan kewenangan eksekutorial terhadap KY.

"Kami sebagai lembaga pengawas eksternal menyatakan bersedia dan siap melaksanakan wewenang itu apabila hal tersebut dipercayakan kepada kami," jelas dia.

Dia mencontohkan, tidak efektifnya kewenangan KY sebagai lembaga pengawas eksternal antara lain tidak selarasnya jumlah rekomendasi yang dikeluarkan KY dengan pelaksanaan di lapangan oleh MA.

Dia menyebutkan, pada tahun 2015, KY memberikan 116 usulan dengan rincian, 11 peringatan, serta 105 bentuk sanksi terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat.

Namun, dari jumlah tersebut hanya 12 usulan yang dijalankan Mahkamah Agung (MA).

Dia menekankan penambahan wewenang KY dalam RUU JH bukan semata untuk kepentingan KY dan MA, melainkan ditujukan sebesar-besarnya untuk mengefektifkan pengelolaan profesi hakim.