"Kita sangat prihatin dengan kondisi realisasi anggaran tersebut, seharusnya pada akhir semester satu capaiannya sudah mencapai 50 persen bukan sebaliknya, baru sepuluh persen," kata anggota DPR asal Aceh itu dihubungi di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, pihaknya sudah meminta penjelasan terkait keterlambatan realiasi anggaran dari BKPS tersebut.
"Mereka mengaku anggarannya baru dibuka blokir dari Kementerian keuangan sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dan saat ini berbagai pekerjaan baru ditarik uang muka saja," kata Fadhlulah.
Menurut dia berbagai persoalan yang terjadi harus dapat diatasi oleh BPKS sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas dikerjakan seseuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
"Kami tidak mau anggaran yang telah disiapkan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Sabang tidak bisa dioptimalkan oleh BPKS selaku penanggung jawab," kata Anggota DPR asal Aceh yang akrab di sapa Dek Fad itu.
Ia meminta agar pihak BPKS dapat bekerja optimal dalam merealisasikan berbagai program yang telah dicanangknan dan dialokasikan melalui APBN sehingga pada Oktober nantinya realisasi telah mencapai 90 persen.
Fadhlullah menambahkan, pada tahun 2016, BPKS mendapat pemotongan anggaran sebesar delapan persen yakni dari sekitar Rp240 miliar menjadi Rp220 miliar.
"Anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga upaya menjadikan Sabang sebagai lokomotif ekonomi Aceh dapat terwujud di masa mendatang," demikian Fadhlullah.
Pewarta: Muhammad Ifdhal
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
