Menteri PPN bantah tolak pembelian heli Kemenhut

Jakarta (ANTARA News) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil membantah telah menolak rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pembelian helikopter untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

"Bukan ditolak tetapi kan yang penting pemanfaatannya, nah oleh sebab itu diskusinya adalah kenapa kita tidak sewa saja? Seperti yang dilakukan oleh BNPB dan juga yang lainnya," kata Sofyan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan apabila cuma satu helikopter dikelola oleh sebuah kementerian rasanya tidak akan terkelola dengan baik.

"Tapi kalau misalnya dikelola oleh perusahaan profesional seperti PT Pelita Air Service dan lain-lain, kita tinggal sewa saja misalnya dengan kontrak berapa jam satu tahun karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengelola khusus helikopter," ujarnya.

Terkait perbandingan biaya, Sofyan memastikan akan lebih murah apabila menyewa helikopter, namun yang jadi masalah kalau pengelolanya cuma satu karena diperlukan perawatan yang intensif.

"Seperti saat ini, Menkeu (Bambang Brodjonegoro) juga punya ide untuk nanti mobil menteri barang kali kami sewa saja, mobil dirjen kami sewa saja karena lebih hemat, lebih baik, dan lebih mudah dari pada kemudian dikelola oleh birokrasi oleh pemerintah karena tidak akan terkelola dengan baik," tuturnya.

Sebagai contoh, kata dia, apabila mobilnya mogok bisa diganti dengan yang lainnya.

"Pendekatannya adalah negara juga lagi sulit, jadi anggaran itu harus betul-betul efisien. Saya bilang ke Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK), kenapa kita tidak sewa saja," ucap Sofyan.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada Rabu (8/6), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp650 miliar yang diprioritaskan untuk tiga keperluan terkait karhutla, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan area yang terdampak.