Banda Aceh (ANTARA News) - Kerjasama pengelolaan pelabuhan bebas (free port) antara perusahaan Dublin Port asal Irlandia dengan Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mulai menemukan titik terang. "Proses negosiasi yang kami lakukan sudah ada titik terangnya setelah ada kesepakatan mengenai penetapan Presiden direktur (Presdir) dan Presiden komisaris (Preskom)," kata Wakil Kepala BPKS, Nasruddin Daud, di Banda Aceh, Selasa. Sebagai tahap awal dari proses negosiasi yang dilakukan, tambahnya, telah disepakati bahwa untuk jabatan Presdir dipegang pihak Dublin Port dan Preskom dari BPKS. "Itu bentuk kesepakatan dalam Joint Venture Company antara Dublin Port dengan BPKS untuk pengelolaan pelabuhan bebas Sabang untuk masa sepuluh tahun pertama yang telah kami sepakati," ujar dia. Dia mengatakan, memasuki tahun ke-11 maka penetapan untuk jabatan Presdir dan Preskom pengelolaan pelabuhan bebas Sabang diserahkan kepada dewan pakar. "Tim negosiasi dari Dublin Port dan BPKS saat ini sedang menyusun draf Joint Venture Company tersebut," tambah Nasruddin Daun, yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh. Ia menjelaskan, pihak BPKS dan Dublin Port juga menyepakati saham masing-masing 50 persen dan sistem manajemen pengelolaan pelabuhan bebas Sabang yang akan bertarap internasional itu. Disebutkan, fokus pengelolaan pelabuhan bebas itu yakni meningkatkan kapasitas pelabuhan di Teluk dan Balohan Sabang, sehingga menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di ujung paling barat Pulau Sumatera. Nasruddin menjelaskan, panjang dermaga pelabuhan bebas Sabang saat ini 180 meter dari target sepanjang 2.000 meter. Pembangunan dermaga terus dilakukan di masa mendatang. Selain perpanjangan dermaga, katanya, kerjasama tersebut juga akan melengkapkan pelabuhan bebas Sabang dengan peralatan bongkar muat barang, seperti kren dan lapangan penumpukan kontainer.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
