Medan (ANTARA News) - Sistem peringatan dini tsunami (tsunami early warning system) yang dipasang di tiga provinsi di Indonesia, dewasa ini secara keseluruhan belum berfungsi dengan baik, demikian Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Dari 21 unit sirine telah terpasang dan tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Sumbar dan Bali, yang merupakan bantuan dari Pemerintah Jepang, China dan Jerman itu masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, ujar perwakilan MPBI, Alvin Hidayat, kepada ANTARA News di Medan, Selasa. Contohnya, di Banda Aceh terdapat enam unit sirine yang tersebar di beberapa daerah dan telah selesai dilakukan pemasangannya yang terhubung dengan seismograph yang berada di dasar laut dan "bouys" (pelapung) di atas permukaan air laut yang berhubungan ke satelit. Namun, ia mengemukakan, hingga kini peralatan tersebut belum pernah di uji coba kemampuannya untuk mengetahui efektivitas pendeteksi dini tsunami ini sebagai alat bantu peringatan dini pada masyarakat meski telah dipasang sejak tahun 2005. Dengan demikian, sistem "5 in 1" desiminasi informasi yang disalurkan melalui SMS, radio, televisi, telepon dan faksimile belum bisa dibuktikan, katanya. Oleh kare itu, menurut dia, komitmen pemerintah baik di tingkat pemerintah daerah, propinsi dan pusat perlu dipertanyakan lagi terhadap peristiwa yang pernah dialami Indonesia seperti di Aceh terjadi tahun 2004, Nias, Sumut tahun 2005, dan Pangandaran, Jabar tahun 2006. Ia menambahkan, sebagai solusi pemerintah daerah perlu membuat Prosedur Standar Operasional (SOP) yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah baik daerah yang telah terpasang peringatan dini tsunami atau pun belum. Hal ini, dinilainya, perlu lantaran pemerintah berencana akan memasang peralatan itu di seluruh perairan Indonesia yang terindentifikasi rawan tsunami. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007