Presiden perintahkan rekomendasi dan temuan BPK ditindaklanjuti

penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus bisa memastikan rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti secepatnya.

"Mengenai rekomendasi-rekomendasi yang ada, saya harapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa jadi ditindaklanjuti secepatnya karena masih ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti," kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 di Istana Negara Jakarta, Senin.

Presiden mengajak seluruh kementerian/lembaga dan nonkementerian untuk memperbaiki dan berbenah membangun tata kelola keuangan yang transparan dan mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang "bermain-main" dengan uang rakyat.

"Kita tahu semuanya bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus bisa memastikan rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut," kata dia.

Presiden menyampaikan tahun ini adalah pertama kali pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan tujuh laporan keuangan atau bertambah tiga dibandingkan SAP sebelumnya.

"Tidak mudah, saya tahu tidak mudah karena ada tambahan tiga laporan yaitu laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan operasional, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, tidak mudah. Tahun yang lalu saya ragu-ragu apakah ini bisa dikerjakan dengan baik oleh kita semuanya," kata Jokowi.

Namun, ia memantau dari hasil pemeriksaan BPK, sebanyak 56 kementerian/lembaga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Kemudian 26 kementerian/lembaga memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan empat kementerian/lembaga yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer.

"Tahun yang lalu yang disclaimer kalau enggak keliru tujuh, sekarang empat," katanya.

Presiden menegaskan dalam menyikapi laporan BPK ini, pada intinya bukan predikat yang diraih, melainkan hasil pemeriksaan harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan dan pembenahan.

"Hasil pemeriksaan BPK menjadi PR kita untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah bertanggung jawab moral pada konstitusional dan terhadap rakyat," kata Presiden.