BI minta kegunaan kartu "Jakarta One" dapat diperluas

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia meminta kegunaan dari kartu pembayaran "Jakarta One" dapat segera diperluas, agar mencakup pembayaran kewajiban kependudukan, dan juga berfungsi menjadi perekam data identitas kependudukan.

"Kita ingin segera "intra-operated" (beroperasi lintas sektor), untuk menyangkut semua sistem pembayaran dan juga masalah kependudukan," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam "soft launching" kartu Jakarta One di Jakarta, Kamis.

Saat ini, kegunaan kartu pembayaran "Jakarta One" baru untuk biaya retribusinya rumah susun Marunda, pembayaran bis TransJakarta dan alat pembayaran memasuki kawasan Taman Marga Satwa Ragunan.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, lanjut Agus, Bank Sentral akan memberikan pendampingan bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam layanan "Jakarta One". Agus menginginkan kartu yang kini baru melibatkan Bank DKI Jakarta sebagai operator, dapat juga melayani pembayaran pajak, dan retribusi di berbagai lokasi wisata.

Agus mengatakan "Jakarta One" menjadi fokus BI untuk mendorong elektronifikasi sistem pembayaran di DKI Jakarta. Menurutnya, elektronifikasi sistem pembayaran menjadi salah satu konsep pembangunan Jakarta sebagai kota pintar (smart city).

Agus menuturkan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinai DKI Jakarta, "Jakarta One" pada 2020 dapat mencakup pelayanan untuk pembayaran ritel, pembayaran parkir elektronik, pembayaran listrik dan telepon, semua layanan rute TransJakarta dan layanan perizinan terpadu satu pintu.

Selain meluncurkan "Jakarta One", BI juga dalam kesempatan itu memperkenalkan Info Pangan Jakarta (IPJ) yang dapat memberikan informasi tepat waktu mengenai ketersediaan dan harga bahan pangan.

IPJ menjadi instrumen BI untuk mendorong upaya menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan agar laju inflasi dapat terjaga.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo mengatakan BI dapat memberikan rekomendasi kepada DKI Jakarta, terkait Bank yang bisa mengikuti layanan kartu "Jakarta One". Namun, izin untuk Bank yang mengikuti Jakarta One diterbitkan DKi Jakarta.

Punky mengharapkan Bank yang mengikuti layanan Jakarta One memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, memiliki uang elektronik, dan program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai.