"Ya mestinya sih tidak," kata Luhut saat dikonfirmasi sebelum mengikuti Rapat Terbatas membahas RUU Pilkada di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atas penunjukan tersebut dan Presiden menyarankan tidak merangkap jabatan.
"Saya lapor ke Pak Presiden. Pak Presiden menyatakan mestinya saya eloknya tidak usah menjabat di situ," kata Luhut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akan dijadikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, bila diizinkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Tadi saya telepon pak Luhut, saya bilang bahwa kami akan mencantumkan namanya sebagai pengurus. Pak Luhut nanti tentu akan melaporkan ini kepada Presiden," ujar Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Senin.
Idrus mengatakan, jika Presiden menghendaki Luhut untuk fokus di kabinet, maka Golkar tidak akan mempermasalahkan hal tersebut.
"Bagaimana pun pak Luhut tokoh Golkar, mantan Wakil Dewan Ketua Pertimbangan," ujar Idrus.
Pada Senin ini, DPP Partai Golkar telah mengumumkan 247 nama pengurus baru, di antaranya beberapa jabatan baru yang dimunculkan seperti Dewan Pembina yang diketuai Aburizal Bakrie, Dewan Kehormatan diketuai BJ Habibie, dan Dewan Pakar diketuai Agung Laksono.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
