Pengamat nilai jalur independen Ahok sulitkan penyusunan anggaran

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik, Denny JA, menyebutkan, jalur independen yang diambil Basuki Purnama (Ahok) dinilai berpotensi bakal menyulitkan penyusunan anggaran daerah bila ternyata Ahok dipilih kembali untuk mengemban amanat bubernur DKI Jakarta.

"Ahok akan kesulitan dalam anggaran belanja untuk program pemerintah karena DPRD sangat berperan dalam menentukan anggaran bagi pemerintah Provinsi DKI," kata Denny, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Pendiri lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia ini juga mengingatkan memang sudah dari dulu sistem anggaran pembangunan daerah menyertakan DPRD sebagai mekanisme penyeimbang.

Dia juga menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta padahal jumlah anggaran ibukota negara ini termasuk yang tertinggi di Tanah Air.

Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa jalur independen yang dipilih Ahok juga bakal menyulitkan dalam membuat peraturan daerah, lagi-lagi karena DPRD juga berperan besar dalam hal tersebut.

Apalagi, saat ini dinilai ada sejumlah kasus yang menyiratkan ketidakharmonisan antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak DPRD DKI.

Sedangkan dalam jenis pemerintahan yang terbelah seperti sekarang ini, menurut dia, dosis peran DPRD juga dapat dilakukan hingga sampai ke tahap yang bisa dikatakan mengganggu kinerja gubernur.

Sebelumnya, sejumlah Pimpinan DPR RI menghormati keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bila ingin mengikuti pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.

"Kalau saya melihat bahwa pencalonan Pak Ahok yang penting sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau beliau menginginkan pencalonan independen, itu hak beliau. Beliau punya hak memilih jalur independen atau memakai jalur partai," kata Ketua DPR, Ade Komaruddin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut pria yang akrab disapa Akom itu, keputusan Ahok memilih jalur independen bagi partai-partai politik bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk tantangan. "Buat partai ini salah satu bentuk tantangan," tutur dia.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan hal senada. "Kalau itu hak dia terserah. Siapa pun setiap individu sudah ada jalurnya. Jalur independen kan memang disediakan undang-undang kita," kata Fadli dalam kesempatan berbeda.

Dia menegaskan bahwa keputusan Ahok tidak seharusnya diartikan sebagai upaya menghindari partai politik. Bagi Fadli, demokrasi tak akan ada tanpa partai politik.

"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Jadi demokrasi itu wajib ada partai politik. Itu di seluruh dunia berlaku. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Sehingga kalau ada yang kurang baik dari partai politik, ya partai politik yang harus diperbaiki," ucapnya.