Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan secara umum tim ekonomi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla masih belum maksimal melaksanakan tugasnya, sehingga perlu dilakukan pembenahan. "Saya kira seluruh menteri ekonomi perlu dievaluasi," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, di sela-sela Musyawarah VI Majelis Syuro PKS di Jakarta, Minggu. Tifatul menjelaskan evaluasi dan pembenahan terhadap menteri ekonomi itu dapat dilakukan hanya dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan. "Jika hasil evaluasi terbukti mereka tidak sanggup, bisa saja dilakukan reshuffle," kata Tifatul memberikan jalan keluar dari langkah lanjutan evaluasi. PKS berharap dalam sisa pemerintahan yang tinggal dua tahun lagi, Presiden dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka lapangan kerja untuk menekan laju pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, PKS menilai kondisi perekonomian terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 27 bulan belakangan ini. "Secara makro memang suku bunga menurun, indeks harga saham gabungan menguat. Namun, dari mikro yakni sektor riil, pengangguran meningkat, orang miskin tambah banyak, sehingga perlu ada yang dikoreksi," katanya. Menurut Tifatul, evaluasi yang berujung pada reshuffle harus segera dilakukan, agar ketika reshuffle jadi dilakukan, tim kabinet dapat diarahkan. Soal reshuffle harus ada ketegasan. "Tidak gonjang-ganjing, karena kalau tahun depan, waktunya terlalu sempit," tegasnya. Pemilu akan dilaksanakan tahun 2009. Ketika ditanya apakah PKS sudah menyiapkan nama dari internal jika reshuffle dilakukan Presiden, Tifatul mengaku tidak melakukan persiapan dalam hal itu, karena pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Tifatul menambahkan dalam Sidang Majelis Syuro, PKS meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk menjaga pemerintahan tetap berada pada "rel" atau jalur yang telah dibuat dalam janji-janji kampanye dan kontrak politik yang pernah dibuat sebelumnya. Peserta Musyawarah Majelis Syuro juga mencatat keprihatinan atas lemahnya kemampuan negara dalam merespon berbagai musibah, terutama yang terjadi akibat kesalahan manusia dan meminta kepada pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dan strategis untuk memperbaiki pelayanan dan sistem transportasi. (*)
Copyright © ANTARA 2007
