Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan tidak ingin mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Reshuffle itu haknya bapak Presiden. Kalau untuk urusan kepentingan negara, PAN selalu siap, tapi kami tidak meminta-minta," ujar Zulkifli usai membuka Rakernas PAN di Jakarta Expo Center Kemayoran, Minggu malam.
Dia menjelaskan, hingga saat ini PAN tidak melakukan persiapan atau pemilihan kader yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi untuk bergabung dalam Kabinet Kerja.
Namun demikian, Zulkifli tidak menyanggah apabila memang PAN diminta bergabung dengan kabinet Jokowi maka akan memberikan dukungan dan kontribusi terbai.
"Untuk apa pun kepentingan negara kami siap, bahkan untuk bergabung tanpa syarat. Asalkan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla melaksanakan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Zulkifli.
Dia mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi, namun pertemuan itu ditempuh untuk membahas program-program pemerintah di mana pada pertemuan itu PAN menyatakan mendukung sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya.
"Misalnya dengan dikeluarkannya Perppu (hukuman) kebiri, kami langsung setuju dan akan dukung di DPR. Lalu tax amnesty, kita juga akan dukung supaya cepat selesai di DPR. itu bentuk dukungan kita pada pemerintah agar bisa mewujudkan kesejahteraan nasional," ujar Zulfikli.
Rakernas PAN diadakan pada 28-30 Mei 2016 dengan dihadiri sejumlah pimpinan partai dan pejabat kementerian seperti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016