Washington Hanya Akan Bekerjsama Dengan Menteri Non-Hamas

Yerusalem (ANTARA News) - Amerika Serikat siap bekerja sama dengan anggota-anggota pemerintah baru Palestina yang bukan dari gerakan Hamas, yang dianggap Washington sebagai sebuah kelompok teroris. "Individu-individu yang bukan dari organisasi teroris asing namun yang memiliki jabatan di pemerintah persatuan, kami tidak mengesampingkan kontak dengan para individu itu," kata jurubicara Kedutaan Besar AS, Minggu. Israel telah menyeru masyarakat internasional agar tetap memboikot Pemerintah Palestina sampai mereka menyetujui tuntutan-tuntutan internasional, termasuk mengakui negara Yahudi tersebut dan meninggalkan kekerasan. Jurubicara AS itu mengatakan, Washington juga akan tetap mempertahankan hubungan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas meski ia memutuskan berbagi kekuasaan dengan Hamas, kelompok yang bertanggung jawab atas puluhan serangan bom bunuh diri. Pemimpin moderat Palestina yang didukung Barat itu dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice pada 24 Maret di Ramallah, Tepi Barat, dan pada 26 Maret di Amman, Yordania, kata beberapa sumber di kantor Abbas, Minggu. Namun, AS kecewa dengan pidato Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya (Hamas) kepada parlemen Sabtu ketika pemerintah baru Hamas-Fatah itu dilantik, kata jurubicara kedutaan AS itu seperti dilansir AFP dan Reuters. "Kami kecewa dengan pidato Haniya kemarin," katanya. "Itu sebuah peluang untuk secara tegas menyetujui prinsip-prinsip Kwartet Perdamaian dan ia tidak memanfaatkannya." Kwartet Perdamaian Timur Tengah -- AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia -- mendesak Pemerintah Palestina meninggalkan kekerasan, mengakui Israel dan menghormati perjanjian-perjanjian perdamaian yang telah dicapai. Namun, Haniya mendeklarasikan hak Palestina untuk tetap melawan pendudukan Israel dan tidak menyebutkan pengakuan atas hak keberadaan negara Yahudi tersebut. Sementara itu, larangan bantuan langsung AS terhadap Pemerintah Palestina yang telah berlangsung setahun akan tetap diberlakukan meski pemerintah persatuan telah dibentuk. "Kami akan terus menilai langkah Pemerintah Palestina mengenai penerimaan atas prinsip-prinsip Kwartet Perdamaian. Langkah ini harus terus dilakukan," kata Micaela Schweitzer-Bluhm, jurubicara Konsulat AS di Yerusalem. "Tidak ada perubahan dalam kebijakan bantuan kami. Namun kami tetap pada komitmen untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dan akan terus melakukan hal itu melalui badan-badan PBB dan organisasi lain," tambahnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007