Kemitraan swasta-pemerintah dorong produktivitas komoditas

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pihak membentuk kemitraan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim dan mendorong produktivitas komoditas yang ada di Kalimantan Barat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan.

Direktur IDH- Fitrian Ardiansyah PhD mengatakan dalam keterangannya yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, bahwa Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas untuk Kalimantan Barat diluncurkan Kamis dengan Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH, sebagai ketua.

"Kemitraan antara pemerintah-swasta dan didukung lembaga lainnya diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditas tersebut dan aspek ekonomi masyarakat, sekaligus melindungan hutan dan gambut yang tersisa serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini," kata dia.

Gubernur Cornelis yang juga Koordinator Governor Climate & Forest (GCF) Taskforce mengatakan kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara dan ini untuk membuktikan keseriusan para pihak untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim.

Selain itu, katanya, kemitraan itu menunjukkan bahwa pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerja sama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas dan ekonomi setempat.

"Kearifan dan keterlibatan masyarakat juga kunci dalam kemitraan ini," kata Cornelis sseperti dikutip Fitrian.

Dubes Belanda Rob Swartbol, Dubes Norwegia Stig Traavik, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Sekjen GAPKI Togar Sitanggang dan Deputi Kepala Staf Presiden Dr Yanuar Nugroho, Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2015 Chintya Fabyola dan Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2005 Valerina Daniel juga hadir dalam acara itu.

Kalbar mempunyai sekitar 1,7 juta hektare lahan gambut dan sekitar 600 ribu hektare di antaranya adalah kawah gambut yang perlu dlindungi, 300 ribu hektare gambut perlu direstorasi karena kondisinya yang rusak. Kemitraan menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi.