Beussels (ANTARA News)- Uni Eropa (EU) menyambut baik pembentukan pemerintah persatuan Palestina, Sabtu, tetapi mengatakan dimulainya kembali bantuan langsung tergantung pada penilaian terkait rencana dan aksi kabinet baru itu. "Pimpinan EU menyambut baik pembentukan sebuah Pemerintah Persatuan Nasional Palestina menindak lanjuti perjanjian yang ditandatangani di Mekkah 8 Februari 2007, yang menetapkan landasan bagi rekonsiliasi Palestina," kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan ketua EU yang kini dijabat Jerman. "Kepresidenan EU mengingatkan kesediaan EU untuk bekerja sama dan memulai kembali bantuannya kepada satu pemerintah Palestina yang sah yang menerapkan satu rencana yang mencerminkan prinsip-prinsip Kelompok Empat Timur Tengah. EU akan menilai secara seksama dan tidakan-tindakan pemerintah baru dan para menterinya," kata pernyataan itu, seperti dikutip Reuters. Menlu Jerman Frank Walter Steinmeier dan kepala kebijakan luar negeri EU Javier Solana akan berunding dengan Menlu AS Condoleezza Rice di Washington, Senin, tentang bagiamana menanggapi pemerintah koalisi yang dibentuk kelompok Fatah dan Hamas, kata para diplomat. AS dan Israel telah mengatakan bahwa rencana pemerintah baru itu tidak memenuhi tiga syarat yang ditetapkan Kelompok Empat penengah perdamaian, yaitu mengakui Israel, menghentikan aksi kekerasan dan menyetujui perjanjian-perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani, yang ditetapkan para penengah perdamaian internasional Kelompok Empat. Pernyataan itu mengatakan EU akan tetap melanjutkan bantuan kepada rakyat Palestina melalui Mekanisme Internasional Sementara dengan tidak melalui pemerintah , "sapai situasi keuangan dan kebutuhan amsa depan dapat dinilai dan kerangka kerja yang berkesnimabungan bagi bantuan itu dapat dibuat." Hamas mengumumkan hak untuk melawan pendudukan kendatipun kelompok itu menyetujui satu gencatan senjata jangka panjang, dan tidak secara resmi mengakui hak eksis Israel. Israel mengatakan pihaknya tidak akan bekerjasama dengan pemerintah baru itu tapi akan terus melakukan kontak dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, pemimpin faksi Fatah yang moderat. Tapi Prancis menaytatak perjanjian Mekkah itu adalah satu langkah maju penting , yang EU harus siap memberikan bantuan, dan mengundang menlu baru Ziad Abu Amr ke Paris, sementara Inggris mengatakan pihaknya akan bekerjasama degan anggota-anggota pemerintah baru yang bukan dari Hamas. Sejumlah diplomat mengatakan Brussels akan mempertimbangkan penyaluran sejumlah bantuan melalui Menteri Keuangan baru Palestina Salam Fayyad, seorang teknokrat reformis yang disegani. Kelompok Empat terdiri atas PBB, EU, AS dan Rusia. (*)
Copyright © ANTARA 2007
