KKP ingin biaya pakan ditekan 60 persen

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin fokus untuk mengurangi biaya pakan ditekan hingga 60 persen dalam rangka mengembangkan budidaya ikan air tawar di Tanah Air.

"Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, harga pakan ikan harus ditekan sampai 60 persen dari harga yang ada sekarang," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Slamet Soebjakto mengingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan pembudidaya selama ini untuk pembelian pakan ikan cukup tinggi, yaitu berkisar 70-80 persen dari biaya keseluruhan.

Menurut dia, pihaknya mendorong pemanfaatan bahan baku lokal karena masing-masing wilayah atau sentra budi daya memiliki bahan baku yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku tepung ikan impor, seperti bungkil sawit, eceng gondok, dan ampas kelapa.

"Kami juga akan dorong kelompok pakan ikan mandiri (Pokanri) yang terpisah dari kelompok pembudidaya, untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia, dalam jumlah yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya secara kontinyu," ujar Slamet.

Ia mengemukakan bahwa pihaknya juga akan membantu stimulus untuk mengembangkan usaha Pokanri di sejumlah daerah, melalui bantuan-bantuan bahan baku dan mesin.

Tentu saja kelompok yang akan diberikan bantuan itu, ujar dia, harus memenuhi persyaratan seperti memiliki badan hukum, memiliki lahan dan tersedia suplai listriknya.

"Kami juga akan melakukan penilaian terhadap semua Pokanri, dari segi kreatifitas, kontinuitas, konsistensi, kualitas dan juga pengembangan usahanya. Sehingga akan mendorong munculnya Pokanri yang berprestasi," katanya.

Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya agar pemerintah daerah melalui dinas terkait juga melakukan bimbingan dan pembinaan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sepakat dalam upaya pemerintah guna mengaktifkan lembaga seperti Bulog Perikanan yang dinilai merupakan solusi peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Kalau untuk nelayan agar sejahtera maka solusinya adalah Bulog Perikanan, baik itu bisa langsung dari lembaga Bulog sekarang atau maupun dari BUMN Perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto dalam diskusi ketika berkunjung dengan delegasi Kadin ke Wisma Antara, Jakarta, Kamis (19/5).

Menurut Yugi, dengan adanya Bulog Perikanan maka hasil nelayan tradisional di berbagai daerah kapan pun juga akan dapat terserap dan tidak sia-sia.

Selain itu, ujar dia, penyerapan harga tangkapan dan hasil budidaya pelaku usaha perikanan juga harus dilakukan dengan sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasaran.

Wakil Ketua Umum Kadin itu memaparkan, lembaga Bulog Perikanan itu harus terdapat hingga ke tingkat daerah-daerah terutama yang merupakan sentra produksi perikanan di Tanah Air.