"Golkar meminta agar lebih optimistis jadi 5,5 persen-6,1 persen di 2017," kata Juru bicara fraksi Partai Golkar DPR Hamka saat membacakan pandangan fraksi menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 di Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis.
Hamka mengatakan kinerja pertumbuhan ekonomi bisa didukung dari peningkatan realisasi penerimaan pajak yang bisa menambah kontribusi kepada belanja modal dan mendorong kemajuan sektor investasi secara tidak langsung.
"Penerimaan pajak bisa didorong dari ekstensifikasi terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, pemerintah juga bisa memperlebar ruang defisit untuk mendorong belanja modal," katanya.
Juru bicara fraksi PKB Cucunahmad Syamsurijal menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen-5,9 persen berada pada tingkat yang moderat, karena Indonesia berpeluang tumbuh lebih baik didukung oleh bonus demografi dan peningkatan kelas menengah.
"Kami masih melihat kuatnya bonus demografi dan kelas menengah bisa mendukung pertumbuhan serta komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran meskipun ada belanja yang ekspansif," ungkapnya.
Namun, beberapa fraksi menilai asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 terlampau tinggi seperti partai Gerindra dan PAN yang hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0 persen-5,5 persen karena perekonomian global masih mengalami perlambatan.
Sebelumnya, dalam rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (20/5) Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 yang didalamnya mencakup sejumlah proyeksi asumsi ekonomi makro.
Proyeksi dasar ekonomi makro ini selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Khusus untuk asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen-5,9 persen, Menkeu menyampaikan hal itu sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang membaik, realisasi pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat.
Selain itu, asumsi tersebut telah mempertimbangkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perekonomian nasional yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing akibat kendala infrastruktur, sumber daya manusia maupun inovasi teknologi serta isu kesenjangan ekonomi dan kedaulatan pangan.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
