Wapres: lokalitas PNS membahayakan

Kalau satu daerah harus dipimpin orang daerah. Jabatan daerah dari atas sampai bawah harus orang daerah, maka hal itu bisa membahayakan,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa lokalitas pegawai negeri sipil sebagai dampak dari otonomi daerah berpotensi membahayakan semangat nasionalisme sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

"Kalau satu daerah harus dipimpin orang daerah. Jabatan daerah dari atas sampai bawah harus orang daerah, maka hal itu bisa membahayakan," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, otonomi daerah telah memberikan efek samping. "Sepuluh tahun pertama Otoda menimbulkan daerah terkotak-kotak. PNS menjadi sangat lokal. Kalau dulu seroang kakanwil atau kadis bisa dipindahkan sehingga dapat pengalaman yang baik dan menjadi perekat nasional," ujarnya.

Namun setelah Otoda, lanjut dia, komunikasi antardaerah menjadi berkurang. "Di Jawa Timur yang jadi pejabat orang Jawa Timur. Sulawesi, Sumatera juga demikian," ucap Wapres, mencontohkan.

Oleh sebab itu, dia menginginkan nantinya para PNS untuk jabatan tertentu bisa dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah ke pusat.

"Ini untuk meningkatkan profesionalisme mereka dan harus berbagi pengalaman dan pendidikan karena tanpa pendidikan pengelolaan pemerintah tidak seimbang," tuturnya, menambahkan.

Kalla juga mendorong antardaerah bisa meningkatkan pelayanan agar memiliki daya saing yang bagus.

"Tanpa didukung pelayanan kepegawaian yang bagus suatu daerah akan ketinggalan dengan daerah lainnya dalam era persaingan ini," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kalla menyerahkan penghargaan inovasi pelayanan publik kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Provinsi Jatim merupakan daerah terbanyak meraih penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik.

Bahkan, Gubernur Jatim Soekarwo sempat kewalahan menerima lima piala dari Wapres sehingga harus dibantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk membawakan salah satu piala saat sesi pemotretan bersama.

Untuk inovasi pelayanan publik daerah tingkat II diraih oleh Kota Tangerang, Kabupaten Penajam Passer Utara, dan Kota Surabaya.

Selain Yuddy, di antara anggota kabinet yang hadir pada acara tersebut adalah Menkum HAM Yasonna Laolay.