Kota Gaza (ANTARA News) - PM Palestina Ismail Haniya Sabtu mengajukan pemerintah koalisi baru pada parlemen yang ditujukan untuk mengakhiri tahun pertumpahan darah yang membadai dan pemboikotan internasional. Ketika Haniya berusaha untuk menenangkan kekhawatiran Barat, ia minta sebuah negara Palestina di tanah yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan berjanji pemerintahnya akan bekerja untuk menghasilkan pembebasan serdadu Israel yang ditangkap Gilad Shalit. Namun Haniya juga menegaskan hak Palestina atas perlawanan bersenjata, menolak syarat penting Barat bagi diakhirinya pembekuan bantuan yang melumpuhkan. "Pemerintah ini akan bekerja dengan masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan dan memperoleh kembali hak sah rakyat kami, terutama di antaranya pembentukan sebuah negara merdeka yang memiliki kedaulatan penuh di wilayah yang diduduki sejak 1967," kata Haniya. Ia mengatakan bahwa kabinet persatuan baru itu akan "menghormati resolusi legitimasi internasional dan perjanjian yang ditandatangani oleh Organisasi Pembebasan Palestina", satu dari tiga syarat Kuartet bagi diakhirinya hukuman pemboikotan bantuan yang dijatuhkan pada pemerintah otonomi Palestina setelah Hamas berkuasa tahun lalu. Kuartet atau kelompok empat pemain besar dalam proses perdamaian Timur Tengah -- Uni Eropa, Rusia, AS dan PBB -- telah minta pemerintah baru itu untuk meninggalkan kekerasan dan mengakui Israel serta perjanjian damai pada masa lalu agar pengaliran bantuan dimulai lagi. Haniya minta Barat utuk mengakhiri pembekuan bantuan dan mengatakan pemerintah barunya akan bekerja untuk menghasilkan pertukaran tawanan dengan Israel yang mencakup Shalit, yang ditangkap oleh gerilyawan Gaza Juni lalu. "Pemerintah akan bekerja, dan mendukung pihak-pihak yang prihatin untuk bekerja, untuk mempercepat penyelesaian mengenai masalah tentara Israel yang dtangkap itu dalam kerangka kerja perjanjian pertukaran tawanan," kata Haniya pada anggota parlemen ketika ia menjelaskan program pemerintah koalisi barunya. Sayap militer gerakan Islam Hamas pimpinan-Haniya merupakan satu dari tiga organisasi yang mengaku bertanggungjawab atas penangkapan Kopral Gilad Shalit dalam satu serangan lintas-perbatasan dari Gaza 25 Juni. Dalam pidatonya, bagaimanapun, Haniya menolak untuk meninggalkan kekerasan, bersikeras rakyat Palestina memiliki hak atas perlawanan, mengingat pendudukan Israel. "Pemerintah menegaskan bahwa perlawanan dalam semua bentuknya terhadap pendudukan merupakan hak sah yang dijamin oleh resolusi internasional. Karena itu hak rakyat kami untuk mempertahankan diri sendiri menghadapi agresi Israel yang berlanjut." Ia menambahkan, meskipun demikian pemerintahnya akan berusaha untuk "mengkonsolidasikan dan memperluas" gencatan senjata yang rapuh dengan Israel yang berlaku di Jalur Gaza sejak November, tapi mengatakan itu akan "komprehensif dan timbal-balik". Para anggota parlemen Palestina diperkirakan akan memberikan persetujuan yang hampir secara bulat pada kabinet berdasar-luas itu, yang mempersatukan Hamas dengan gerakan Fatah yang sekuler pimpinan presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan yang Palestina harapkan akan mengantar era ketenangan dan kemakmuran ekonomi. Pidato Haniya itu diiukti secara rapat oleh Israel dan Barat untuk mengetahui sikap pemerintah baru itu mengenai sejumlah masalah penting guna memulai lagi pembicaraan damai dan bantuan Barat yang sangat dibutuhkan bagi pemerintah otonomi Palestina yang kekurangan uang. Isrel telah mengecam pemerintah persatuan itu dan minta masyarakat internasional untuk mempertahankan pemboikotan yang mereka sahkan tahun lalu setelah Hamas berkuasa. Uni Eropa dan AS memberikan sambutan berhati-hati, mengambil pendekatan tunggu-dan-lihat. Perancis dan Rusia telah menjauhkan diri mereka dari tuntutan Kuartet dan mengindikasikan keinginan yang lebih lebih besar untuk bekerja dengan pemerintah Palestina yang akan datang. Menurut perjanjian pembagian kekuasaan antara Hamas dan Fatah, kelompok Islam itu akan mengambil 12 dari 25 kementerian dalam kabinet koalisi, sementara faksi presiden akan mendapat enam kementerian. Tujuh kementerian, termasuk keuangan, urusan luar negeri dan jabatan menteri dalam negeri, akan diberikan pada kelompok yang lebih kecil dan independen.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
