"Fokus kami cukup besar untuk menuntaskan kemiskinan dengan program yang tersinergikan dengan data-data yang valid agar tidak tumpang tindih masing-masing dalam koridor dan ketentuannya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain di Menara Lancang Kuning Kota Pekanbaru, Selasa.
Kunjungan Komisi VIII ini mendapat sambutan baik pihak pemprov Riau sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Ia mengatakan kunjungan tersebut membahas berbagai aspek yang perlu dioptimalkan di daerah setempat.
"Dalam diskusi bersama komisi VIII , banyak hal yang dibahas salah satunya juga masalah CRS (tanggungjawab sosial perusahaan)," kata dia menjelaskan.
Menurutnya CSR bisa membantu mengatasi masalah kemiskinan di Riau dan pihaknya sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait CSR tersebut.
"Sebetulnya kita sudah punya Perda terkait CSR, sekarang bagaimana Perda ini diperdayakan agar terprogram terhadap masyarakat," ujarnya lagi.
Dijelaskannya bahwa Pemprov Riau perlu kita memfokuskan untuk penanggulangan angka kemiskinan di daerah setempat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Syarifuddin mengatakan angka kemiskinan di daerah setempat pada 2015 yakni 8.83 persen dengan jumlah penduduk yakni 562 ribu jiwa.
"Sinergitas yang diharapkan Komisi VIII membahas sejauh mana korelasi program sosial dengan anggaran yan diusulkan," kata dia.
Pewarta: Abdul Razak dan Diana Syafni
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
