Muhammadiyah berharap hasil KNIB ditindaklajuti

Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap enam pokok pikiran hasil Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) dapat ditindaklanjuti seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan.

"Kami berharap tidak hanya sekadar menjadi setting wacana, tetapi ingin menggerakkan energi positig bangsa ini," kata Haedar seusai pembacaan lima pokok pikiran hasil Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) yang diselenggarakan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa.

Haedar berharap KNIB yang diselenggarakan mulai 23-24 Mei 2016 itu mampu membangun kesadaran kolektif serta membangun kerja produktif untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

Menurut dia KNIB yang menghadirkan para tokoh nasional tersebut berisi agenda besar yang membahas strategi mewujudkan Indonesia berkemajuan melalui aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Adapun enam pokok pikiran hasil KNIB yang diikuti jajaran Pimpinan Muhammadiyah, Perwakilan Ormas Islam, akademisi, masyarakat sipil, partai politik dan organisasi lintas agama itu sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan rumah bersama yang di bangun di atas nilai dan cita-cita luhur 1945 karena itu segenap komponen bangsa memiliki kewajiban membangun keunggulan bangsa yang ditopang oleh kemungkinan perubahan di tingkat publik yang rasional konstruktif, politik yang demokratis, peradaban yang efektif, produktif serta ekonomi yang berdaya saing tinggi menuju Indonesia yang adil makmur, bermartabat, dan berdaulat.

2. Bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras dan cerdas, lebih kreatif inovatif dan percaya diri menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, politik, korupsi, kekerasan, kriminalitas, dan daya saing rendah.

3. Dalam bidang politik perlu didorong konsolidasi birokrasi yang amanah untuk memperkuat "good governance", "clean governance" sehingga mampu mewujudkan pemerintahan nasional dan daerah yang kuat, melayani kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik, dan primordialisme agama dan budaya.

4. Dalam bidang hukum dan pemerintahan, diperlukan penguatan Indonesia sebagai negara hukum agar penyelenggara negara dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, KNIB memandang penting dilakukannya amendemen kelima UUD 1945, khususnya untuk memberi dukungan fungsi MPR dan DPD.

5. Bangsa Indonesia memerlukan revoluasi mental dan revoluasi budaya sebagai prasyarat membangun bangsa yang berkarakter kuat, berakhlaq, dan berperadaban yang dibangun melalui pendidikan yang unggul.

6. Bangsa Indonesia memerlukan tatanan kehidupan sosial dan politik yang lebih kuat berlandaskan persatuan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan misi bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.