Melalui konferensi pers di Jakarta, Senin, Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan surat rekomendasi tersebut dilayangkan setelah pihaknya menerima pengaduan dan melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Dalam surat rekomendasi, Komnas HAM meminta Bupati Tangerang menunda penggusuran warga pemukiman nelayan di Kampung Baru dan berharap Pemkab Tangerang lebih memerhatikan nasib dan hak warga.
Roichatul mengatakan Komnas HAM meminta kesediaan Bupati untuk menempuh upaya mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya surat Komnas HAM.
"Kami memiliki prasangka baik Bupati Tangerang mau berdialog dengan warga. Ada perkembangan yang mencerminkan prasangka baik, tentu nanti diharapkan dapat mewujud ke dialog dengan warga," kata dia.
Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, lokasi yang rencananya akan digusur mencakup tiga RW dan 13 RT dengan 2.000 unit bangunan yang dihuni sekitar 6.000 jiwa.
Jumlah bangunan tersebut belum termasuk 72 bangunan yang diduga sebagai tempat prostitusi. Luas tanah yang akan digusur mencapai 16 hektare, mulai dari pintu masuk Kampung Baru sampai wilayah perbatasan Jakarta Utara dan Tangerang.
Komnas HAM juga menyebutkan bahwa di lokasi penggusuran terdapat satu sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyah yang akan melaksanakan ujian sekolah dalam waktu dekat.
"Mereka tidak boleh direlokasi semena-mena, dan juga perlu diperhatikan pula hak atas kesetaraan sebagai subyek hukum. Selama ini warga hanya diundang sosialisasi, dan tidak partisipatif. Kalau tidak dikritisi, maka kita akan kehilangan salah satu buah reformasi, yaitu penghargaan hak warga negara," kata Roichatul Aswidah.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
