Jadi memang harus ditanggapi dengan serius (terkait pelarangan ekspor butir kelapa), dipelajari terlebih dahulu, apakah itu merupakan satu solusi,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan permintaan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) untuk melarang ekspor butir kelapa atau kelapa segar dalam upaya mengatasi kurangnya bahan baku industri dalam negeri.
"Jadi memang harus ditanggapi dengan serius (terkait pelarangan ekspor butir kelapa), dipelajari terlebih dahulu, apakah itu merupakan satu solusi," kata Thomas, seusai menghadiri The 52nd Asian Pacific Coconut Community (APCC), di Jakarta, Senin.
Thomas menjelaskan, permintaan dari pelaku usaha tersebut memang merupakan salah satu wacana yang sedang berkembang saat ini. Pihaknya tengah mengamati kondisi pasokan kelapa khususnya untuk industri dalam negeri tersebut.
"Saya masih belum tahu seberapa serius mengenai bagaimana kondisi pasok bahan baku itu," kata Thomas.
Menurut Thomas, pihaknya sudah mengutus satu tim untuk tim untuk melakukan analisa terkait dengan status terakhir produksi, pengolahan maupun perdagangan kelapa. Nantinya, data tersebut akan menjadi bagian dari master plan Presiden Joko Widodo untuk seluruh sektor pertanian di Indonesia.
Thomas mengatakan, jika nantinya pemerintah mengambil keputusan terkait dengan pelarangan ekspor bulir kelapa itu maka harus diseimbangkan dengan ketentuan internasional khususnya komitmen Indonesia dalam forum-forum perdagangan dunia.
"Larangan ekspor itu bisa dilihat sebagai distorsi atau diskriminasi, tentunya kita harus menyeimbangkan dengan komitmen kita di forum internasional," kata Thomas.
Thomas mencontohkan, salah satu larangan ekspor terhadap bahan baku mentah yang berhasil memberikan nilai tambah adalah untuk biji kakao. Thomas menjelaskan, pada saat itu, dengan adanya pelarangan ekspor biji kakao maka fasilitas pengolahan di dalam negeri meningkat.
"Larangan ekspor biji mentah di industri kakao itu sangat berhasil, jadi untuk itu ekspor biji kakao dilarang sehingga orang membangun fasilitas pengolahan. Sehingga nilai tambah dari pengolahan kakao itu terjadi, dan industri kakao kita berkembang," ujar Thomas.
Berdasarkan data Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), total kebutuhan kelapa secara nasional pada 2015 sebanyak 14,63 miliar butir kelapa atau senilai 3,53 miliar dolar Amerika Serikat. Sebanyak 1,53 miliar butir kelapa atau 10 persen untuk konsumsi rumah tangga dan kurang lebih sebesar 66 persen dipergunakan untuk bahan baku industri pengolahan.
Sementara sebanyak 3,5 mliar butir atau 24 persen untuk pasar ekspor, dengan negara tujuan antara lain adalah Belanda, Tiongkok, Amerika Serikat dan Malaysia.
Sementara untuk rata-rata produksi kelapa per tahun diperkirakan 12,9 miliar butir kelapa.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, pada 2016, luas areal tanaman kelapa di Indonesia mencapai 3,6 juta hektar dimana 3,5 juta hektar dikelola masyarakat. Dari total luasan tersebut, 2,6 juta hektar berproduksi dan sisanya merupakan kebun yang belum berproduksi serta rusak.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
