Hal ini Zulkifli ungkapkan saat menghadiri Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Yogyakarta, Senin, seperti dalam keterangan tertulis MPR.
Dia mengaku prihatin dengan kesenjangan ini. Terlebih, hingga kini masih ditemui penduduk luar Jawa yang tidak memiliki kakus (jamban).
Selain menyoroti masalah kesenjangan ekonomi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung pencapaian Indonesia setelah 18 tahun reformasi. Dia mengatakan, sudah banyak keberhasilan yang Indonesia capai misalnya otonomi daerah dan demokrasi langsung.
Kendati begitu, dia mengakui reformasi yang berjalan sudah kebablasan dan tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Untuk itu, tak heran bila ada segelintir orang yang menginginkan kita kembali ke UUD Tahun 1945.
Zulkifli juga menyebut soal kondisi bangsa yang mengalami distorsi dalam demokrasi, yakni kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat menjadi mahal. Untuk ikut dalam pesta demokrasi diperlukan biaya yang tinggi sehingga memerlukan sponsor. Sponsorlah yang akhirnya menentukan arah demokrasi.
Dia juga menyinggung perihal aspirasi yang masuk ke MPR tentang perlunya haluan negara. Haluan negara yang diinginkan adalah haluan yang komprehensif dan mampu menjangkau pembangunan hingga 50 tahun ke depan.
Zulkifli mengatakan, seluruh fraksi di MPR sepakat untuk melakukan tahapan merealiasikan keinginan mewujudkan haluan negara.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
