Indonesia butuh jutaan wirausaha baru, kata Presiden

Bandung (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausaha baru untuk memiliki dua hingga lima persen wirausaha dari seluruh populasi penduduk.

"Kita masih butuh 1,7 juta sampai 1,8 juta bahkan butuh 5,8 juta pengusaha kalau menuju empat persen (jumlah wirausaha dari total populasi penduduk)," kata Presiden di acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi se-ASEAN di Telkom University Convention Hall Bandung, Senin.

Jumlah pengusaha di Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengusaha di negara lain di ASEAN yang rata-rata sudah mencapai empat persen dari total populasi.

Jumlah wirausaha di Indonesia baru sekitar 1,6 persen dari jumlah penduduk, belum sebanyak Singapura (tujuh persen), Malaysia (enam persen), Thailand (lima persen), dan Vietnam tiga persen.

"Indeks daya saing global di 10 negara ASEAN tertinggi masih Singapura dengan 5,68 persen, kemudian Malaysia 5,23 persen, kemudian Thailand 4,64 persen, baru kemudian Indonesia 4,52 persen," katanya.

Itu artinya, kata Presiden, masih banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan daya saing global Indonesia.

Selain itu, ia menambahkan dari sisi peringkat kemudahan menjalankan bisnis, Indonesia masih berada di posisi 109 dari tahun sebelumnya 120.

Sementara Singapura menempati peringkat pertama, sementara Malaysia di peringkat 18, Thailand peringkat 49, dan Vietnam peringkat 90.

"Nomor kita masih 109, masih jauh sekali karena keruwetan kita dalam memberikan perizinan untuk memulai usaha," katanya.

Presiden pun memerintahkan jajarannya melakukan perbaikan signifikan dalam berbagai hal sehingga tahun depan peringkat Indonesia bisa naik ke level 40.

"Untuk kompetitif maka kita harus lincah bergerak, kita dorong paket deregulasi, kita juga tidak menunda-nunda pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa tetapi lebih banyak di luar Jawa," katanya.

Ia berpendapat pembangunan infrastruktur akan menurunkan biaya logistik, yang akan mendukung peningkatan daya saing Indonesia.

"Perubahan yang kita lakukan itu adalah untuk membuka seluas-luasnya kesempatan anak muda untuk berusaha," katanya.