Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei lembaga Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (PERC) yang menyebutkan bahwa upaya Indonesia memberantas korupsi meningkat tidak serta merta membuat puas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "(Ada peningkatan) tetapi tentu Presiden belum puas. Masyarakat pasti juga belum puas," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Jakarta, Jumat. Menurut Andi, peningkatan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia adalah hal yang menggembirakan namun tentu saja semua pihak harus terus bekerja keras untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. "Kita bekerja terus, tidak ada kata tebang pilih. Semua yang melakukan korupsi, ya harus ditindak. Program-program pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan dilanjutkan," katanya. Hasil survei PERC yang dilansir media massa Selasa lalu (13/3) menunjukkan Filipina sebagai negara terkorup di Asia. Sebaliknya, Singapura dan Hongkong adalah negara yang "bersih" dari korupsi. Dalam rangkuman hasil surveinya dengan responden para pelaku usaha asing itu, lembaga yang bermarkas di Hongkong itu menyebutkan, ada peningkatan upaya pemberantasan korupsi di China, Indonesia, dan Vietnam. Kesimpulan hasil survei PERC itu didapat setelah menanyai sekitar 1.500 eksekutif bisnis asing di 13 negara di kawasan Asia Tenggara pada Januari dan Februari lalu. Dengan sistem penggolongan dan nilai 0 sebagai nilai terbaik dan 10 sebagai nilai terburuk, Filipina mendapat nilai 9,40. Padahal, tahun lalu Filipina memperoleh nilai 7,80. Posisi Filipina saat ini pernah diisi Indonesia tahun 2006. Pada tahun lalu, Indonesia adalah negara paling korup di Asia. Setelah Filipina, urutan kedua diisi Thailand dan Indonesia yang sama-sama meraih nilai 8,03. Terkait dengan korupsi di Indonesia, PERC menyatakan kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi telah "membuahkan hasil positif meski sebenarnya sikap Yudhoyono itu jelas melawan arus". Kepada kantor berita asing AFP, juru bicara untuk Komite Anti-Korupsi Nasional Indonesia, Johan SP Budi, mengatakan survei itu "menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki citra dan menumpas korupsi".(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007