Maruarar : pilkada harus bisa jawab tantangan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) langsung diharapkan mampu menyelesaikan tantangan ekonomi bangsa Indonesia, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 serta mampu menjawab persoalan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Demikian disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, saat menjadi pembicara dalam acara Seminar bertajuk " Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" di Universitas Nasional, Jakarta , Kamis (19/5).

Seminar ini digelar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum ke-31 Universitas Nasional. Selain Maruarar Sirait, hadir sebagai pembicara pengamat politik dari UI Margarito Kamis dan mantan Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida, dan dengan moderator Ismail Rumadan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional).

Oleh karena itu, kata Maruarar, untuk menghasilkan pemilukada yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat maka harus menciptakan kondisi kampus yang mampu melahirkan intelektual yang bermoral sehingga mampu melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang ideal.

"Kampus harus mampu mencetak mahasiswa yang kritis mengubah bangsa yang lebih baik. Meskipun kita sedang dihadapkan pada kondisi masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang masih kurang, dan ekonomi yang masih lemah," katanya.

Maruarar berharap agar kampus mampu memproduksi intelektual-intelektual yang mampu menjaga moral bangsa. "Saya berharap agar kampus untuk menjaga moral dan intelektual mahasiswa, sehingga demokrasi langsung ini menghasilkan pemimpin yang ideal," ujarnya.

Sementara La Ode Ida mengatakan, Pemilukada pada awalnya merupakan antisipasi terjadinya politik transaksional di tingkat elit. Dengan adanya pemilukada langsung maka rakyat bisa memilih figur yang mereka inginkan. "Dulu kan kepala daerah menjadi transaksi politik elit," katanya.

Pada pelaksanaannya Pemilukada memang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Transaksi politik justru terjadi hingga akar rumput. "Pada pelaksanaan pilkada langsung justru politik uang tidak hanya di tingkat elit, tapi hingga masyarakat luas," katanya.

Sedangkan Margarito mengatakan, untuk memperbaiki kualitas demokrasi, harus kembali pada sistem yang lalu dengan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Cara ini lebih murah dan tidak menghabiskan keuangan negara.

"Seharusnya anggaran negara diperuntukkan pembangunan nasional. Karena kita tahu kita minim anggaran. Sampai kita hutang-hutang ke negara lain yang justru akan menimbulkan ketergantungan," katanya.