Ketua Komisi IV DPR dorong pemerintah wujudkan kedaulatan pangan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mendorong pemerintah untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan, karena kondisi dan sumber daya yang ada sangat mungkin untuk mewujudkannya.

“Indonesia sangat mungkin mencapai kedaulatan pangan, pertama karena mayoritas penduduk Indonesia mata pencariannya di sektor pertanian. Kedua iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering, hal ini memungkinkan untuk bisa ditanami sepanjang tahun,”papar Edhy, dalam keterangan tertulis Humas DPR, di Jakarta, Kamis.

Alasan lain, kata Edhy usai sidang paripurna DPR, Senayan, Selasa (17/5), ketiga enam puluh persen cadangan pangan di Khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal Ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. "Kita memiliki tanah yang sangat subur. Kondisi-kondisi demikian merupakan peluang besar bagi negara kita," katanya.

Sayangnya, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, dari tahun ke tahun sistem pengelolaan pangan di Indonesia masih tidak berubah. Setiap Ramadhan, Idul Fitri, tahun baru dan hari-hari besar lainnya terjadi kelangkaan pangan. Ia melihat ada yang salah dari semua itu, yakni lebih kepada tata kelola yang kurang baik.

“Kalau penekanan masalahnya hanya pada produksi, saya melihat tidak juga. Karena cadangan beras kita di Bulog itu ada lebih dari dua juta ton, artinya kita punya kemampuan. Ada peningkatan tanam. Ada empat ratus ribu hektar pertambahan tanaman baru, dan ini bisa ditingkatkan lagi. Sehingga jika bicara tentang produksi pangan kita bagus, tidak ada masalah,”ungkapnya.

Oleh karena itu Edhy mendorong Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sebagai pengelola distribusi pangan untuk berkordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Sektor perdagangan jangan merasa karena memiliki hak impor maka pola pikirnya nya selalu impor. Hanya karena satu kota yang mengalami kelangkaan maka menganggap hal itu juga berlaku bagi kota lain. Sehingga langsung mengambil langkah impor. Padahal kondisi satu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

“Misalnya saja beberapa waktu lalu, di Bandung harga cabai mencapai Rp45 ribu per kilo, ketika pemerintah akan impor cabai ternyata di Cianjur harga cabai berkisar 20-15 ribu per kilo, cabai dalam negeri malah surplus. Untungnya impor bisa digagalkan, kalau tidak petani semakin menjerit karena harga semakin jatuh. Olehkarena itu perlu kerjasama dan kordinasi yang baik antara Menteri pertanian dan perdagangan, agar semuanya berjalan dengan baik, masyarakat dan petani dalam negeri pun tercukupi, dan Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.