Ditjen Perbendaharaan-BI kerja sama pertukaran data

Apa yang dilakukan ini pada akhirnya harapan kita dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Barat,

Pontianak (ANTARA News) - Dalam rangka mensinergikan antara fiskal dan moneter, Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar bersama Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kalbar melakukan perjanjian kerja sama pertukaran data antara kedua lembaga tersebut.

"Apa yang dilakukan ini pada akhirnya harapan kita dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Barat," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Supendi, di Pontianak, Selasa.

Supendi menjelaskan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut ada suatu pertukaran data yang lebih baik sehingga Kajian Fiskal Regional yang dikeluarkan Dirjen Perbendaharaan dan Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional yang merupakan produk BI bisa saling tersusun tepat waktu den lebih berkualitas.

"Jika apa yang kita kaji baik diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder sebagai bahan pengambilan keputusan yang baik pula," katanya.

Ditambahkannya, dengan terlaksananya penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut maka Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar dan KPw BI Kalbar sesuai dengan tupoksinya masing-masing dapat berkontribusi yang cukup besar pada pencapaian target penumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 6.05 persen. Sehingga Kalbar bisa menjadi yang terbaik pertumbuhan ekonominya di Pulau Kalimantan.

Sementara itu, Kepala KPw BI Kalbar Dwi Suslamanto mengatakan kerja sama yang dibangun selain mengikuti arahan pusat yang telah melakukan kerja sama antara Kemenkeu, Kemendagri dengan Gubernur BI, juga selaras dengan visi BI itu sendiri.

Ia mencontohkan dalam hal penguatan sinergi dengan berbagai pihak baik yang sudah dilakukan dan sekarang dengan Dirjen Perbendaharaan.

"Kerja sama ini kita sudah sepakat sama untuk penguatan dari kapasitas SDM kita dan tugas kita masing-masing.

Dwi berharap dengan perjanjian yang telah dibangun, produk baik dari BI berupa Kajian Ekonomi Keuangan Regional maupun produk Dirjen Perbendaharaan akan sama-sama lebih berkualitas hasilnya dan dalam proses penyusunannya lebih cepat.