Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla, mengemukakan keyakinannya bahwa berkaitan dengan persoalan luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc., maka pengusaha nasional Nirwan Bakrie selaku pemilik perusahaan akan memenuhi komitmennya dan tidak akan lari ke luar negeri."Saya merasa yakin pengusaha Nirwan, dan keluarga Bakrie bukanlah orang yang pernah lari ke luar negeri. Kita tak pernah dengar dia lari ke Hongkong. Bukanlah orang yang a-nasional," kata Wapres, ketika ditanya pers mengenai penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam konferensi pers usai Shalat Jumat, di Jakarta.Menurut Wapres, Nirwan di hadapan Presiden Yudhoyono, Wapres dan para bupati menyatakan kesanggupannya untuk membayar semua komitmen ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo, seperti janjinya. Saat ini, menurut Wapres, yang diperlukan adalah prosedural mengenai kelengkapan dokumen, serta dilakukan verifikasi, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dengan masyarakat. "Kita harus menghormati pengusaha-pengusaha yang nasional yang akan selalu mengikuti komitmen-komitmen yang ada, walaupun komitmen itu sangat berat," kata Wapres. Mengenai penyelesaian Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS), Wapres menjelaskan bahwa untuk wilayah tersebut akan dilakukan relokasi plus sebagaimana telah diumumkan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Imam Oetomo. "Mengenai Perum TAS sudah disampaikan Gubernur bahwa penyelesainanya melalui relokasi plus, supaya tidak merugikan masyarakat, tapi juga tidak berlebih-lebihan dengan ganti untung," kata Wapres. Menanggapi desakan beberapa elemen masyarakat, agar musibah lumpur tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional, Wapres menjelaskan bahwa sebenarnya sekarang sudah musibah nasional, karena begitu hebat akibatnya. Yang diperdebatkan saat ini, menurut Wapres, jika ditetapkan sebagai bencana nasional, maka hal itu harus ditanggung pemerintah. "Padahal, kalau musibah nasional, pemerintah hanya memberikan bantuan maksimum, seperti di Yogya. Tetapi, kan masyarakat tidak mau itu, maunya lebih. Kalau lebih, maka harus membeli. Kalau membeli, itu pengusahanya membeli daerah itu," ujar Wapres. Saat ini Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sedang berusaha untuk mengurangi semburan lumpur dengan memasukkan bola beton ke lubang semburan. Menurut Wapres, hal itu merupakan usaha untuk mempersempit lubang semburan. Pada awal musibah, semburan lumur yang ada mencapai 50.000 kubik, namun saat ini justru naik menjadi 150.000 kubik, sehingga terjadi pembesaran lubang, dan karena itu diusahakan untuk mempersempit kembali. "Memang ada yang bilang ini tidak ada teorinya. Ya memang semburan seperti ini tak pernah ada sebelumnya di dunia. Jadi, teorinya tidak ada. Kita bikin, justru kalau itu berhasil kita yang temukan," demikian Wapres Kalla. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
